Kenapa Ketua PAN Dua Kali Kirim Rekomendasi ke Rasiyo-Abror?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR, Zulkifli Hasan. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    Ketua MPR, Zulkifli Hasan. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    TEMPO.COSurabaya - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkilfi Hasan memastikan partainya telah mendukung penuh Dhiman Abror untuk maju dalam pilkada di Surabaya. Surat rekomendasi dikirim kepada Ketua Harian KONI Jawa Timur sebanyak dua kali.

    Namun rekomendasi itu dipermasalahkan karena hanya berbentuk scan, bukan tanda tangan basah. Karena itu, kata Zulkifli, partainya mengirimkan kembali surat rekomendasi itu. “Saya sudah mengirimkan dua kali,” kata Zulkifli kepada Tempo, Jumat, 14 Agustus 2015.

    Menurut Zulkifli, surat rekomendasi yang pertama memang dikirimkan ketika partainya sedang menggelar musyawarah wilayah di Kediri. Saat itu semua orang ada dalam acara tersebut, sehingga rekomendasi yang diturunkan bukan tanda tangan basah, dan hanya wakil sekretaris jenderal. 

    Karena itu, partainya kemudian mengirimkan surat rekomendasi yang kedua. "Sudah diterima Ketua PAN Jawa Timur,” ujarnya. Ketua MPR ini ingin pilkada serentak sukses, termasuk di Jawa Timur. “Kami berkomitmen tidak ada pilkada yang ditunda.”

    PAN menginginkan politik kebangsaan yang tujuannya memakmurkan rakyat. Ketika partainya mengusung pasangan calon di daerah, kata Zulkifli, bukan lagi berbicara menang-kalah yang hanya jangka pendek. "Kami berpikir ke depan untuk memakmurkan rakyat."

    Sebelumnya, ketika pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, Rasiyo-Dhimam Abror, mendaftar ke KPU Surabaya, diketahui bahwa surat rekomendasi dari PAN tidak asli. Bentuknya hanya scan atau print, sehingga tanda tangannya tidak basah seperti yang disyaratkan KPU. Tanda tangan rekomendasi itu tidak diteken sekretaris jenderal partai, tapi wakil sekjen.

    MOHAMMAD SYARRAFAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.