RESHUFFLE KABINET: Ketua KIP Minta Menteri Lebih Terbuka

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kiri-kanan: Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Jalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution berbincang usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 12 Agustus 2015. Tempo/Aditia Noviansyah

    Kiri-kanan: Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Jalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution berbincang usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 12 Agustus 2015. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono meminta para menteri baru yang dilantik oleh Presiden Jokowi pada hari harus terbuka kepada rakyat atau publik tentang apa yang akan mereka kerjakan setelah menjabat. "Mereka harus transparan kepada publik sejak awal menjabat, karena hal itu akan menjadi modal awal kepercayaan publik kepada mereka," ujar Abdulhamid dalam pernyataan resminya, Rabu 12 Agustus 2015.

    Menurut Abdulhamid transparansi terhadap publik menjadi semakin penting karena para menteri itu ditunjuk di kala kondisi negara sedang menurun atau kurang menggembirakan, sehingga mereka dituntut melakukan perbaikan kondisi bangsa dan meningkatkan harapan publik.

    Jika para menteri dan kepala badan yang baru ini bisa meyakinkan secara terbuka sejak awal kepada rakyat tentang kebijakan, upaya, dan langkah-langkah yang akan mereka ambil, maka ekspektasi dan optimisme rakyat akan meningkat. "Hal ini juga akan bisa meningkatkan kepercayaan kembali rakyat kepada Presiden Jokowi dan pemerintahan secara umum," kata Abdulhamid.

    Hal penting lain adalah mereka harus menyatakan ingin bekerja dan bersikap terbuka kepada rakyat atau publik terkait anggaran di kementerian yang ia pimpin dan tentang kekayaan pribadi mereka. Keterbukaan para pejabat baru tersebut akan menumbuhkan kepercayaan rakyat tidak saja kepada sosok mereka tapi juga kepada kementerian atau badan yang mereka pimpin. "Kebiasaan mengeluarkan kebijakan tanpa memperhatikan aspirasi publik juga harus dihindari agar partisipasi rakyat terus meningkat," ujarnya.

    Selain itu, Abdulhamid melanjutkan, para menteri terpilih harus menjalankan Open Government Indonesia (OGI) yang kini sudah dijalankan Indonesia. "Para pejabat baru ini harus terbuka kepada publik dan menjalankan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," katanya. Keterbukaan informasi selain meningkatkan partisipasi rakyat juga akan menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik, mencerdasarkan kehidupan bangsa, dan sebagai upaya pencegaahan korupsi. Apalagi dalam visi, misi, dan program aksinya pasangan Jokowi-JK sudah jelas menyebutkan transparansi dan keterbukaan informasi. Bahkan sudah menyebut UU Keterbukaan Informasi Publik juga. Dalam RPJMN 2015 – 2019 juga dengan jelas ada pengarusutamaan trasparansi dan keterbukaan informasi publik.

    Berdasarkan rekam jejak, masih menurut Abdulhamid, para menteri baru yang terpilih bisa menumbuhkan harapan publik. Seperti Rizal Ramli yang pernah menjadi Menko Perekonomian dan Kepala Bulog era Presiden Gus Dur, sepak terjangnya sudah jelas memiliki keberpihakan pada rakyat, kepentingan nasional, terbuka, pekerja keras, dan suka turun ke lapangan. "Dari sikapnya itu, Rizal cocok dengan karakter Susi Pudjiastuti sebagai menteri yang dikoordinasinya," ujarnya.

    Kemudian sosok Pramono Anung Wibowo, meskipun belum pernah duduk di kabinet, tetapi pernah menjabat Sekjen PDI Perjuangan dan Wakil Ketua DPR RI. "Sehingga kapasitas dan kaliber dia cukup untuk menjabat Seskab," katanya.

    AGUNG SEDAYU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.