Kapolri Kesal Polisi Tak Paham Cara Pidanakan Politik Uang  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Pol  Badrodin Haiti, memberikan arahan kepada para prajurit TNI dan Polri di markas 700/Raider di Makassar, 11 Mei 2015. TEMPO/Iqbal Lubis

    Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, memberikan arahan kepada para prajurit TNI dan Polri di markas 700/Raider di Makassar, 11 Mei 2015. TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO.COJakarta - Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti sempat bicara dengan nada tinggi ketika memberikan pengarahan kepada kepala satuan wilayah polisi se-Indonesia di Kampus Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta Selatan, Selasa, 11 Agustus 2015. Dalam pertemuan itu, Kapolri Badrodin mengingatkan soal pentingnya “awas” pengamanan pemilihan kepala daerah secara serentak di Indonesia.

    Semula, Kapolri bertanya kepada Kapolres Manggarai Barat Ajun Komisaris Besar Julest Abraham Abast soal pengamanan pilkada serentak. Pertanyaan lain diajukan adalah soal Undang-Undang Pilkada.

    "Kapolres Mabar (Manggarai Barat) berdiri! Sudah pernah baca UU Pilkada belum?" tanya Badrodin kepada Julest, Selasa, 11 Agustus 2015.

    Julest pun menjawab sudah membaca UU Pilkada. Kapolri Badrodin lalu bertanya, "Saya tanya, kalau mengumumkan hasil quick count bersamaan dengan pencoblosan, masuk pidana bukan?" Julest pun terdiam. Semua kepala satuan wilayah yang berada di forum juga tak menjawab.

    BACA JUGA:
    Keluarga Soeharto Dihukum Rp 4,3 Triliun, Begini Alasannya
    Jokowi Minta Pelaku Kerusuhan di Tolikara Diproses Hukum

    "Saya tanya lagi, kalau money politic bisa dipidana enggak?" tanya Badrodin lagi. Julest dan semua kepala satuan wilayah lain serentak menjawab, "Iya." 

    Badrodin mencoba mengetes anak buahnya yang menjawab tersebut. "Siapa yang bisa, coba angkat tangan," ujar Kapolri. Namun forum kembali terdiam. "Ini pada belum baca undang-undang, nih. Bagaimana kita bisa menegakkan hukum kalau tidak tahu deliknya?" 

    Kapolri Badrodin sengaja bertanya kepada Julest terkait dengan adanya kerusuhan di Manggarai Barat beberapa waktu lalu. Massa merusak inventaris kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Manggarai Barat. Mereka mendesak KPUD supaya menerima pendaftaran calon pasangan yang mereka inginkan.

    Badrodin berharap hal serupa tak kembali terjadi. Meski banyak anggotanya yang berpengalaman dalam pengamanan pemilihan umum presiden atau kepala daerah, Badrodin berujar, pilkada serentak merupakan tantangan baru. "Ini pertaruhan Polri untuk menunjukkan kemampuan dalam hal pengamanan," tuturnya.

    DEWI SUCI RAHAYU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.