Politikus PKS Ini Tuntut GIDI Tolikara Dibubarkan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Komisi III DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil (kiri) bersama Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari, saat mengikuti diskusi Pilar Kenegaraan, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin, 18 Juni 2012. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua Komisi III DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil (kiri) bersama Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari, saat mengikuti diskusi Pilar Kenegaraan, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin, 18 Juni 2012. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Anggota Pemantau Otonomi Khusus Aceh dan Papua, Nasir Djamil, menuntut pembubaran Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Tolikara karena dianggap melakukan pembangkangan di Indonesia. Nasir menilai GIDI melanggar hak asasi manusia dengan melarang warga muslim Tolikara melakukan salat Idul Fitri pada 17 Juli 2015.

    "Saya meminta GIDI Tolikara dibubarkan karena sudah mencatut nama Indonesia tapi perilaku tidak Indonesia. Indonesia mengakui keragaman dan hak hidup umat beragama," kata Nasir saat diskusi Tim Pencari Fakta Komite Umat untuk Tolikara, Jumat, 31 Juli 2015.

    Menurut Nasir, GIDI Tolikara juga berafiliasi dengan Israel. Hal ini terbukti dengan adanya peserta dari Israel yang mengikuti penyelenggaraan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Injili Pemuda. "Padahal Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia. Bagaimana mereka bisa hadir leluasa ke sana?" ujar Nasir.

    Nasir juga menyoroti kasus pengecatan rumah atau kios dengan warna bendera Israel di Tolikara. Berdasarkan temuan tim pencari fakta, terdapat surat edaran GIDI yang berisi kewajiban mengecat kios dengan warna putih-biru seperti warna bendera Israel. Pedagang yang melanggar akan diusir dari Tolikara atau membayar denda sebesar Rp 500 ribu.

    "Mereka dibubarkan atau dibekukan saja supaya jadi pelajaran," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

    Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat itu juga berencana melakukan kajian terhadap pelanggaran-pelanggaran hak beragama di Papua. Ia akan meninjau terbitnya peraturan daerah yang melarang pendirian rumah ibadah agama selain Kristen GIDI dan pemakaian jilbab bagi umat muslim.

    "Kasus Tolikara menjadi momentum untuk meninjau perda-perda diskriminatif seperti itu," tuturnya. "Seharusnya perda tidak melanggar seperti itu."

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.