PILKADA BANTEN 2015: Tatu Chasanah Bantah Bangun Dinasti  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasangan bakal calon (balon) Bupati dan Wakil Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah  - Pandji, Selasa sore, 28 Juli 2015, mendaftarkan diri ke kantor KPU Kabupaten Serang untuk maju pada Pilkada Kabupaten Serang 2015. TEMPO/Darma Wijaya

    Pasangan bakal calon (balon) Bupati dan Wakil Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah - Pandji, Selasa sore, 28 Juli 2015, mendaftarkan diri ke kantor KPU Kabupaten Serang untuk maju pada Pilkada Kabupaten Serang 2015. TEMPO/Darma Wijaya

    TEMPO.CO, Serang - Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah-Pandji, Selasa sore, 28 Juli 2015, mendaftarkan diri ke kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Serang untuk maju dalam pemilihan kepala daerah 2015. Ihwal pencalonan ini, Tatu Chasanah menolak dituding kembali membangun dinasti meneruskan kakak kakak kandungya, Gubernur Banten nonaktif Atut Chosiyah.

    Kedatangan Tatu Chasanah bersama Pandji pada hari terakhir pendaftaran peserta pilkada serentak itu dikawal ratusan pendukung dari delapan partai pengusung, yakni Golkar, PDI Perjuangan, PKS, PAN, PPP, PKB, NasDem, dan Partai Demokrat.

    Didampingi petinggi partai pengusung, dalam konferensi pers seusai pendaftaran, Tatu Chasanah mengatakan tak berkeinginan membangun kembali dinasti politik di Banten setelah Atut terjerat kasus korupsi.

    Tatu Chasanah mengatakan partai pengusungnyalah yang memintanya maju dalam pilkada Kabupaten Serang. Ihwal menang atau kalah, Tatu Chasanah, yang masih menjabat Wakil Bupati Serang, mengatakan rakyatlah yang menentukan. Pejabat nomor dua di Kabupaten Serang ini menyatakan optimistis masih mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk kembali memimpin Kabupaten Serang.

    Chasanah juga membantah isu bahwa dia memborong partai lantaran khawatir tidak mendapat dukungan politik. Dia juga membantah dugaan melakukan intervensi terhadap partai yang mengusungnya dalam pilkada 2015.

    DARMA WIJAYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.