Strategi MUI Cegah Hiruk Pikuk Penentuan Awal Lebaran

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil  Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin memberikan keterangan kepada media saat sidang isbat penentuan 1 Syawal 1436 H di Kementerian Agama, Jakarta, 16 juli 2015. Din Syamsuddin menagatakan bahwa Muhammadiyah akan merayakan Idul Fitri sama seperti yang dutetapkan oleh Menteri Agama. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin memberikan keterangan kepada media saat sidang isbat penentuan 1 Syawal 1436 H di Kementerian Agama, Jakarta, 16 juli 2015. Din Syamsuddin menagatakan bahwa Muhammadiyah akan merayakan Idul Fitri sama seperti yang dutetapkan oleh Menteri Agama. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO , Jakarta: Majelis Ulama Indonesia menginginkan ada kalender Islam untuk menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Tujuannya supaya tidak ada hiruk-pikuk untuk menentukan waktu puasa dan Lebaran. 


    "Di masa mendatang mutlak perlu sistem kalender Islam mulai dari 1 Muharram sampai akhir tahun jadi tidak perlu penetapan eceran," kata Ketua Umum MUI Din Syamsuddin di Jakarya, Kamis, 16 Juli 2015.

    Menurut Din, jika kalender Islam dimiliki umat Islam di seluruh dunia, maka kontroversi 1 Syawal akan berhenti. "Sudah waktunya kita sebagai warga Islam sedunia memiliki kalender Islam tahunan," kata dia. Din mengatakan keinginam ini tak ada sangkut-pautnya dengan nasionalisme sebab kalender Islam kepentingan umat Islam di seluruh dunia. 

    Menurut Din, tidak adanya kalender Islam yang universal akan memiliki dampak ekonomi luar biasa. "Tidak ada sistem kalender islami bisa merugikan bisnis," kata Din. Contohnya pada pengiriman barang. Bila tanggal pengiriman  berbeda maka ada kerugian bisnis yang ditanggung oleh pengusaha. 

    Untuk membuat kalender Islam universal, kata Din, Kementerian Agama dapat mengusulkannya di forum internasional. "Ditentukan titik pusat di Mekah," kata dia. Jika berjalan lancar, ia optimistis dalam setahun kalender ini dapat diwujudkan. 

    Usulan ini disambut baik oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Menurut Lukman, kalender Islam merupakan aspirasi umat Islam yang cukup lama. "Mayoritas ingin kalender hijriah yang menyatukan kita semua supaya tidak penuh dengan hiruk-pikuk," ucap dia. 

    Lukman mengatakan telah berkali-kali mengadakan pertemuan intensif untuk mewujudkan kalender Islami ini. "Saya berkali-kali mengadakan pertemuan di Nahdlatul Ulama dan PP Muhammadiyah untuk menyatukan kriteria-kriteria yang belum sama," kata dia. Ia menuturkan hanya tinggal satu-dua langkah saja untuk menyamakan persepsi.


    DINI PRAMITA 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.