TEMPO.CO, Jakarta - Setelah ditunjuk sebagai Kepala Badan Intelijen Negara oleh DPR, Letnan Jenderal Purnawirawan Sutiyoso langsung menyusun strategi pengamanan pemilihan kepala daerah serentak. Sutiyoso mengakui lembaganya kekurangan personel untuk ditempatkan di 269 daerah yang menggelar pilkada akhir tahun ini.
Menurut Sutiyoso, potensi ancaman kerusuhan akibat kekacauan pilkada sangat besar. "Kekuatan BIN sangat jauh dari kebutuhan untuk menghadapi pilkada," kata Sutiyoso seusai rapat paripurna penggantian calon Panglima TNI dan Kepala BIN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 3 Juli 2015.
Sutiyoso memasukkan strategi pengamanan pilkada itu dalam visi-misi yang dia paparkan saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di depan anggota DPR, Selasa, 30 Juni 2015. "Kalau sepuluh persen daerah kacau, itu mengerikan. Dan itu tak boleh terjadi," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Ia mengatakan saat ini satu personel BIN harus menjaga tiga kabupaten atau kota. Padahal, menurut Sutiyoso, idealnya satu kabupaten atau kota dijaga lima-enam anggota BIN. "Maka untuk mengisi posisi itu BIN bisa bekerja sama dengan TNI dan warga sipil," kata Sutiyoso, yang juga mantan Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
Sutiyoso ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kepala BIN pada 8 Juni. DPR menerima hasil uji kepatutan dan kelayakan Sutiyoso untuk dijadikan pertimbangan presiden. Lulusan Akademi Militer Angkatan Darat tahun 1968 ini akan menggantikan Letnan Jenderal Purnawirawan Marciano Norman yang akan memasuki masa pensiun.
PUTRI ADITYOWATI
