TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri harus netral dalam pemilu 2024. "Termasuk BIN (Badan Intelijen Negara) harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat," kata Jokowi dikutip dari video wawancara biro pers di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, 7 Februari 2024.
Jokowi menyatakan semua pihak harus menjaga pemilu yang damai, jujur, dan adil menghargai hasil pemilu. "Bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia," katanya.
Pernyataan Jokowi itu muncul setelah kritik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Sukarnoputri soal netralitas TNI-Polri. Megawati menyinggung itu dalam konteks ada intimidasi aparat terhadap pendukung kandidat yang diusung PDIP dalam pilpres yaitu, Ganjar Pranowo - Mahfud Md.
”Ingat, hei polisi jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei TNI juga jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI-P adalah partai sah di Republik ini. Artinya, diizinkan untuk mengikuti pemilu, itu adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian,” kata Megawati dalam acara kampanye di Stadiom Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu, 3 Februari 2024.
TNI saat ini dipimpin Jenderal Agus Subiyanto dan Polri dikepalai oleh Irjen Listyo Sigit Prabowo - dua tokoh yang disebut masuk Geng Solo karena kedekatannya dengan Jokowi. Sementara BIN diketuai oleh Budi Gunawan yang erat dengan Partai Banteng.
Dalam pilpres 2024, Jokowi, yang secara formal masih kader PDIP, dan Megawati disebut-sebut pecah kongsi. Putra Sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres dari Prabowo Subianto.
Jokowi tidak hadir dalam HUT PDIP ke-51 pada 10 Januari 2024. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan ada ketidaknyamanan di kabinet, menurut informasi yang ia dapatkan dari Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Adapun Mahfud Md kemudian memilih untuk melepas jabatan Menteri koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. "Tidak mungkin saya against (menentang) kebijakan atau against calon yang didukung Pak Jokowi. Lalu, saya masih terus kan ndak bagus,” kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Jakarta, Kamis 1 Februari 2024.
Pilihan Editor: PPATK Jabarkan Jumlah dan Instansi Ihwal Transaksi Janggal Dana Kampanye Pemilu 2024
