Soal Pengendalian Harga Pokok, DPD: Tiru Cara Surabaya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, menerima sajian Lontong Balap, kuliner khas Surabaya saat membuka Festival Kampung Lawas di kawasan Maspati gang 5 dan 6, Surabaya, 26 Mei 2015. Pemkot Surabaya membuat pelestarian kawasan kawasan kota tua sebagai salah satu aset wisata cagar budaya di Surabaya. FULLY SYAFI

    Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, menerima sajian Lontong Balap, kuliner khas Surabaya saat membuka Festival Kampung Lawas di kawasan Maspati gang 5 dan 6, Surabaya, 26 Mei 2015. Pemkot Surabaya membuat pelestarian kawasan kawasan kota tua sebagai salah satu aset wisata cagar budaya di Surabaya. FULLY SYAFI

    TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Komite II Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Parlindungan Purba mengatakan pengendalian harga kebutuhan pokok di Kota Surabaya relatif berlangsung dengan baik. Itu sebabnya dipastikan tidak ada harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi saat  Ramadan, terutama beberapa hari menjelang Idul Fitri.

    "Karena itu, saya berharap semua kabupaten atau kota bisa meniru cara Pemerintah Kota Surabaya dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok," kata Parlindungan Purba saat menggelar pertemuan dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Surabaya, Senin, 22 Juni 2015.

    Parlindungan menyatakan sangat bangga terhadap Kota Surabaya. Alasannya, kota ini  tidak memiliki tim pemantau inflasi daerah, sehingga tugas pemantauan itu dilakukan masing-masing dinas. "Itu artinya Bu Risma bisa memantau naik-turunnya harga kebutuhan pokok setiap hari.”

    Wali Kota Tri Rismaharini mengatakan Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan berbagai upaya untuk menekan dan mengendalikan harga kebutuhan pokok. Salah satunya dengan melakukan operasi pasar sebelum Ramadan dan mengadakan pasar bayangan di balai-balai rukun warga di semua kecamatan.

    “Kami juga mengadakan bazar Ramadan yang rencananya digelar di 20 titik tahun ini," kata Risma.

    Upaya seperti itu, menurut Risma, juga selalu dilakukan sebagai langkah antisipasi pengendalian harga bahan kebutuhan pokok menjelang Natal dan tahun baru. "Alhamdulillah, selalu berhasil." 

    MOHAMMAD SYARRAFAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ponsel Tanpa IMEI Terdaftar Mulai Diblokir pada 17 Agustus 2019

    Pemerintah akan memblokir telepon seluler tanpa IMEI terdaftar mulai 17 Agustus 2019 untuk membendung peredaran ponsel ilegal di pasar gelap.