Pilkada di Kalimantan Timur, Mahar Politik Jadi Perhatian Pa

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Pilkada. ANTARA/Saiful Bahri

    Ilustrasi Pilkada. ANTARA/Saiful Bahri

    TEMPO.CO, Balikpapan - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Balikpapan Kalimantan Timur akan  memfokuskan perhatian transaksi mahar politik masing masing kandidat. Mahar politik memang biasanya lazim terjadi setiap digulirkannya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). “Kita awasi secara detail dan mendalam,” kata Ketua Panwaslu Balikpapan, Jumiko, Rabu 17 Juni 2015.

    Jumiko menegaskan,  sudah tidak boleh ada lagi transaksi politik dalam Pilkada mendatang. Parpol bakal terancam sanksi jika menerima mahar politik.
    “Kami persilahkan melaporkan ke Panwaslu Kota Balikpapan,” ucapnya.

    Jumiko menambahkan larangan transaksi mahar politik secara tegas sudah disebutkan dalam Undang-Undang Pemilukada. Dalam aturan itu jelas disebutkan, jika terbukti akan didiskualifikasi dan parpol bakal dikenai sanksi berat larangan mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.

    Saat ini baru satu pasangan perseorangan yang sudah menyerahkan suara dukungan sebanyak 45 ribu KTP pada Komisi Pemilihan Umum Balikpapan. Tahapan prosesi Pilkada Balikpapan memasuki tahap pendaftaran calon calon perseorangan.

     SG WIBISONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Instagram Uji Coba Menghilangan Fitur Likes agar Fokus ke Konten

    Instagram tengah lakukan uji coba penghapusan fitur likes di beberapa negara pada Juli 2019. Reaksi pengguna terbelah, sebagian merasa dirugikan.