Sidang HAM PBB, Indonesia Bagi Pengalaman Manfaat Pancasila  

TEMPO.CO, Jakarta - Bangsa Indonesia telah memiliki landasan kuat dalam melakukan pembinaan kerukunan umat beragama di Indonesia. "Khususnya dengan berlandaskan pada Pancasila yang merupakan perwujudan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia," kata KH Hasyim Muzadi, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), saat berbicara pada Sidang Sesi Ke-29 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, 15 Juni 2015. 

Dalam rilis yang disampaikan Sekretaris Pertama PTRI Jenewa Roy R. Soemirat, pernyataan Hasyim Muzadi tersebut disampaikan untuk memberikan pemahaman yang sebenarnya sekaligus menangkis berbagai kritik yang kurang akurat mengenai kehidupan beragama di Indonesia. 

Dalam pidatonya, Hasyim menjelaskan berbagai tantangan membangun kerukunan umat beragama. Namun, kata dia, Indonesia berada dalam jalur moderat yang benar dan selalu mengedepankan kerukunan di antara umat beragama yang berbeda.

Mantan Ketua Umum NU ini mengecam kegiatan yang dilakukan kelompok "Islamic State" dan menekankan perlunya penanganan secara komprehensif oleh komunitas internasional. Mengingat penanganan isu ini secara militer dikhawatirkan tidak akan dapat mengatasi ancaman yang ditimbulkan penyalahgunaan ideologi tertentu. 

"Indonesia menawarkan pendekatan baru yang diharapkan akan menampung keprihatinan semua pihak, yaitu melalui pemajuan dialog intra dan antar-keyakinan serta pembangunan inklusif," ujarnya. 

Sidang Sesi Ke-29 Dewan HAM PBB akan berlangsung 15 Juni-3 Juli 2015 di kantor PBB Jenewa. Sidang ini merupakan pertemuan utama dan mekanisme inter-governmental bagi semua negara anggota PBB untuk membicarakan berbagai isu terkait dengan masalah HAM.

Indonesia adalah 1 satu dari 47 negara anggota Dewan HAM untuk periode 2015-2017. Selain berpartisipasi dalam sidang Dewan HAM, Hasyim Muzadi dan rombongan Wantimpres juga akan berdialog dengan pemangku kepentingan utama HAM di Jenewa. Termasuk lembaga non-pemerintah internasional yang bergerak pada isu HAM. Antara lain Human Rights Watch, Amnesty International, dan FIDH. Selain itu, direncanakan pula dialog dengan pemuka agama Islam di Islamic Centre, Kota Jenewa. 

UWD