2022, Indonesia Targetkan Bebas Pekerja Anak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para pekerja anak beristirahat disela-sela profesinya menjadi badut di Taman Fatahilah, Jakarta, 5 Mei 2015. Tiap harinya seorang badut bisa mengantongi uang Rp 50 ribu hingga Rp 150 ribu. TEMPO/Subekti

    Para pekerja anak beristirahat disela-sela profesinya menjadi badut di Taman Fatahilah, Jakarta, 5 Mei 2015. Tiap harinya seorang badut bisa mengantongi uang Rp 50 ribu hingga Rp 150 ribu. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO , Jakarta -- Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri memasang target untuk menghapuskan pekerja anak di seluruh Indonesia pada 2022. Kementerian Ketenagakerjaan telah merancang peta jalan atau roadmap untuk memastikan target tersebut tercapai.

    "Dalam roadmap itu ada strategi dan peran masing-masing lembaga terkait untuk mewujudkan visi nol pekerja anak pada 2022," kata Hanif saat pencanangan Bulan Kampanye Menentang Pekerja Anak di kantornya, Senin, 1 Juni 2015.

    Pemerintah, kata Hanif, akan menggandeng International Labor Organization (ILO) serta sejumlah Kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama mengentaskan pekerja anak.

    Pokok-pokok aksi yang tercantum dalam roadmap itu antara lain mencakup harmonisasi peraturan perundang-undangan; memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, serikat pekerja, hingga perusahaan; memberikan perlindungan sosial; serta mengatur kebijakan pasar kerja.

    Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Muji Handoyo mengatakan roadmap tersebut disusun dengan realistis berdasarkan perhitungan statistik dan demografis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). "Kami bekerja sama dengan ILO, Universitas Indonesia, dan sudah mempresentasikan roadmap ini di depan Bappenas," ujar Muji.

    Lembaga yang dirangkul untuk mewujudkan visi 2022 itu antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung, serta Kepolisian RI. Kementerian Ketenagakerjaan berperan sebagai koordinator lembaga-lembaga tersebut.

    Data BPS pada 2009 mengungkap bahwa 4,05 juta anak usia 5-17 tahun dianggap sebagai anak-anak yang bekerja. Sebanyak 1,76 juta dari jumlah tersebut dikategorikan pekerja anak. Tak hanya itu, 20,7 persen dari pekerja anak melakukan bentuk pekerjaan terburuk seperti prostitusi, perdagangan narkoba, pertambangan, perikanan laut dalam, dan pekerjaan sektor rumah tangga.

    Muji mengatakan, angka 1,76 juta itu tak banyak berubah hingga saat ini. "Banyak pekerja anak yang keluar-masuk," ujar Muji.

    Meski begitu, sejak 2009, Muji mengklaim pemerintah telah berhasil menarik 48 ribu anak yang bekerja dan menempatkan mereka kembali ke bangku sekolah.

    MOYANG KASIH DEWIMERDEKA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Bagi-bagi Jatah Menteri di Komposisi Kabinet Jokowi

    Partai koalisi pemerintah membahas komposisi kabinet Jokowi - Ma'ruf. Berikut gambaran komposisi kabinet berdasarkan partai pendukung pasangan itu.