Pembekuan PSSI, DPR Tekan Presiden dengan Interpelasi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Ketua Komisi Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat Teuku Rifky Harsya mengancam akan menggulirkan interpelasi jika Presiden Joko Widodo tak segera memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mencabut surat keputusan pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

    Dia mengaku geram karena hari ini merupakan tenggat waktu yang diberikan FIFA untuk memberi sanksi. Jika tak segera dicabut, induk sepak bola dunia FIFA akan membekukan sepak bola Indonesia.

    "Tentu kami tak bisa diam, bisa berkembang langkah politik selanjutnya. Kalau tak puas, kami pakai hak interpelasi," kata Rifky di ruang rapat pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat, 29 Mei 2015.

    DPR memanggil Imam Nahrawi dua kali untuk menjelaskan pembekuan PSSI, yakni pada Maret sebelum masa reses dan pekan lalu. Nahrawi tak memenuhi panggilan DPR.

    Jusuf Kalla meminta Nahrawi segera mencabut surat keputusan. Namun permintaan itu dimentahkan Nahrawi. Setelah bertemu Presiden Jokowi, Nahrawi mengatakan pencabutan surat hanya salah satu opsi selain evaluasi persepakbolaan nasional.

    Menurut Rifky, pembekuan PSSI menimbulkan kerugian besar, apalagi jika FIFA menutup pintu Indonesia terlibat pada semua turnamen internasional. "Kerugian tak hanya kepada pemain, tapi juga nama Indonesia," ujarnya.

    Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah ikut menekan pemerintah dengan mendukung hak interpelasi. Dia menuduh Presiden Jokowi sengaja menghalangi aktivitas PSSI.

    "Saya akan jadi bagian mengusulkan interpelasi pada Jokowi. Kemungkinan dia yang menekan Menpora agar mempertahankan sikapnya," tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera itu. "Ini harus diusut."

    Menurut Fahri, Nahrawi harus segera mencabut suratnya karena tak berlaku secara hukum setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan penundaan surat pembekuan tersebut. "Secara legislatif dan yudikatif tak ada yang setuju dan mengakui surat itu," ucapnya.

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Para Pencari Suaka Afganistan dan Data Sejak 2008

    Para pencari suaka Afganistan telantar di depan Kementerian BUMN di Jakarta pada Juli 2019. Sejak 2008, ada puluhan ribu pencari suaka di Indonesia.