Ulang Tahun, KMP Desak Pemerintah Buat Terobosan Ekonomi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Fraksi Golkar versi Munas Bali, Ade Komarudin (kiri) bersama Sekretaris Jenderal Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Idrus Marham (kanan) tiba untuk menyerahkan surat putusan sela PTUN kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 2 April 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Fraksi Golkar versi Munas Bali, Ade Komarudin (kiri) bersama Sekretaris Jenderal Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Idrus Marham (kanan) tiba untuk menyerahkan surat putusan sela PTUN kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 2 April 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Merah Putih mendesak pemerintah melakukan terobosan dalam bidang ekonomi. Hal tersebut merupakan salah satu risalah dalam rapat sekaligus perayaan ulang tahun pertama partai-partai nonpemerintah tadi malam di Bakrie Tower, Jakarta.

    "Kami buat lima simpulan, salah satunya menegaskan bahwa KMP mendorong pemerintah ambil keputusan untuk mengatasi masalah ekonomi bangsa seperti soal beras," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 21 Mei 2015.

    Semalam, sejumlah pimpinan partai koalisi nonpemerintah berkumpul di kantor Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Mereka yang hadir di pesta ulang tahun pertama KMP di antaranya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan kubu Muktamar Jakarta Djan Faridz, Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, dan perwakilan Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan serta tuan rumah sekaligus ketua presidium Aburizal Bakrie dan Idrus.

    Idrus mengatakan Partai Perindo pimpinan Hary Tanoe juga resmi bergabung di koalisinya. Hary Tanoe hadir dalam pertemuan tersebut.

    Selain mendesak pemerintah, KMP mendeklarasikan sebagai koalisi yang tak hanya di pusat tapi juga daerah dan bersifat permanen. Perjuangan KMP, kata Idrus, bakal terus dilandasi semangat konstitusi. "Selain itu, KMP akan selalu jadi mitra kritis pemerintah bagi kemandirian bangsa," kata Idrus.

    Ia membantah adanya pembahasan soal desakan DPR terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pada pertemuan semalam. Revisi tersebut memang diusulkan mayoritas oleh fraksi-fraksi partai koalisi nonpemerintah seperti Golkar, Gerindra, PKS, dan PPP kubu Djan Faridz. "Tidak ada soal itu, cuma Novanto, Fadli, dan Taufik melaporkannya," kata dia. "Pokoknya DPR dalam posisi menunggu penjelasan resmi pemerintah dalam merespons wacana itu."

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.