Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

5 Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi, 2 Di antaranya Menteri Sosial

image-gnews
Menteri Sosial Juliari Batubara berbicara dalam kunjungan kerja di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat, 4 Desember 2020. Dugaan korupsi di bansos Covid, berawal dari laporan masyarakat kepada KPK yang ditindaklanjuti dengan operasi tangkap tangan pada Sabtu dinihari.  Facebook Kemensos
Menteri Sosial Juliari Batubara berbicara dalam kunjungan kerja di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat, 4 Desember 2020. Dugaan korupsi di bansos Covid, berawal dari laporan masyarakat kepada KPK yang ditindaklanjuti dengan operasi tangkap tangan pada Sabtu dinihari. Facebook Kemensos
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam setiap era kepemimpinan, pemerintahan dihadapkan dengan berbagai tantangan, termasuk masalah korupsi yang dapat menghambat pembangunan dan menggerus kepercayaan publik. 

Era kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, juga tidak luput dari sorotan terkait kasus korupsi di kalangan menteri. Beberapa menteri terpilih yang seharusnya bertugas untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan negara terjerat kasus korupsi yang mengguncang jagat politik Indonesia.

Imam Nahrawi menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga yang dilantik pada 27 Oktober 2014, pada Kabinet Kerja Jokowi - Jusuf Kalla. Ia mengundurkan diri pada 19 September 2019 setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dana hibah KONI oleh KPK. Imam resmi ditahan KPK pada 27 September 2014. TEMPO/Imam Sukamto

1. Imam Nahrawi

Menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada tahun 2014 hingga 2019, Imam Nahrawi terjerat kasus korupsi yang terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi terkait dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Pria yang lahir pada 1973 ini dikabarkan menerima suap hingga Rp 11 miliar.

Pada November 2019, Imam ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atas penetapannya sebagai tersangka, ia mengundurkan diri dari jabatan Menpora. Lalu pada Juni 2020, dia divonis hukuman 7 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

2. Edhy Prabowo

Menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019 hingga 2020, Edhy Prabowo terjerat kasus korupsi yang berkaitan dengan ekspor benih lobster. Dia terbukti menerima suap terkait izin ekspor benih lobster ilegal. 

Pada 2020, Edhy ditangkap oleh KPK dan pada pertengahan 2021, dia divonis hukuman 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menuntut Edhy membayar uang pengganti sebesar  Rp 10 miliar yang harus dibayar dalam waktu maksimal satu bulan setelah putusan pidana inkrah.

3. Juliari Batubara

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menjabat sebagai Menteri Sosial pada tahun 2019 hingga 2020, Juliari Batubara terjerat kasus korupsi yang berkaitan dengan pengadaan bantuan sosial (bansos). 

Dia diduga menerima suap terkait penyaluran bansos kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Kasus ini mencuat pada Desember 2020 dan menjadi sorotan publik. Pada 2021, Juliari dituntut dengan hukuman penjara 12 tahun oleh jaksa penuntut umum.

4. Idrus Marham

Menjabat sebagai Menteri Sosial sejak Oktober 2019, Idrus Marham terjerat kasus korupsi di Kementerian Sosial. Pada Desember 2020, ia ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK atas kasus korupsi bansos di Kementerian Sosial RI dalam penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Jhonny G Plate berada di mobil tahanan saat keluar dari Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta, 17 Mei 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis

5. Johnny G. Plate

Menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019 hingga 2024, Johnny G. Plate terjerat kasus korupsi yang berkaitan dengan penyediaan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. Pada Mei 2023, dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Kasus-kasus korupsi di era kepemimpinan Jokowi menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pemimpin dan aparatur negara untuk selalu berkomitmen dalam melaksanakan tugas dengan jujur, tulus, dan bertanggung jawab. Dengan begitu, Indonesia dapat melangkah maju sebagai negara yang berdaulat, bermartabat, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. 

Pilihan Editor: Berkali-kali Luhut Tak Sepakat OTT KPK: Kalau Mau Bersih-bersih Amat di Surga lah Kau

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Caleg DPRD DKI Purwanto Wafat, Gerindra Persilakan Warga Jaksel tetap Mencoblosnya

1 jam lalu

Purwanto, anggota DPRD DKI dari Gerindra. Foto: Istimewa
Caleg DPRD DKI Purwanto Wafat, Gerindra Persilakan Warga Jaksel tetap Mencoblosnya

Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Purwanto wafat pada Selasa malam


Ade Armando Tunggu Pemanggilan dari Polda DIY

1 jam lalu

Elemen warga di Yogyakarta menggelar aksi damai sekaligus melaporkan pegiat sosial Ade Armando ke Polda DIY atas dugaan ujaran kebencian pasca menyebut Yogyakarta sebagai politik dinasti Rabu, 6 Desember 2023. Tempo/Pribadi Wicaksono
Ade Armando Tunggu Pemanggilan dari Polda DIY

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando merespon dirinya yang dilaporkan ke Polda DIY. Ia menanggapinya dengan santai soal pelaporan itu.


Presiden Jokowi Salurkan Bantuan Pangan di Tiga Lokasi NTT

1 jam lalu

Presiden Jokowi Salurkan Bantuan Pangan di Tiga Lokasi NTT

Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur mengecek langsung stok Cadangan Beras Pemerintah.


RUU DKJ, DPRD DKI Minta Diusut Siapa yang Usulkan Gubernur Jakarta Diangkat Presiden

1 jam lalu

Wakil Ketua DPRD DKI Rani Mauliani mengatakan legislator di Kebon Sirih tidak mengetahui draf Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang dibahas di DPR RI. Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Foto: TEMPO/Aisyah Amira Wakang.
RUU DKJ, DPRD DKI Minta Diusut Siapa yang Usulkan Gubernur Jakarta Diangkat Presiden

Pimpinan DPRD DKI Rani Mauliani meminta DPR RI mengusut siapa yang mengusulkan gubernur Jakarta diangkat oleh presiden dalam RUU DKJ


Wamenlu Bantah Insiden Walk Out Saat Jokowi Pidato di COP28

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbicara  di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB COP28, Jumat, 1 Desember 2023. (Istimewa)
Wamenlu Bantah Insiden Walk Out Saat Jokowi Pidato di COP28

Wamenlu menyatakan tak ada perwakilan dari NGO saat Presiden Jokowi berpidato di COP28 pekan lalu.


RUU DKJ, NasDem DKI Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Langsung Presiden: Renggut Hak Rakyat

2 jam lalu

Ketua Fraksi Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andrino menyerahkan tiga nama usulan untuk menjadi Pejabat Gubernur DKI Jakarta pada Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Rapimgab DPRD DKI Jakarta menentukan usulan nama calon pejabat Gubernur untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Rapimgab yang dihadiri sembilan fraksi partai tersebut memutuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Mendagri dam Presiden. Ketiga nama tersebut yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
RUU DKJ, NasDem DKI Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Langsung Presiden: Renggut Hak Rakyat

Fraksi NasDem DPRD DKI menolak ide gubernur Jakarta diangkat oleh presiden seperti tertuang dalam RUU DKJ.


Ganjar Pranowo dan Mahfud Md Siap Debat, PDIP Desak KPU Tak Ubah Format

2 jam lalu

Calon Presiden RI Ganjar Pranowo memulai hari pertama kampanye Pemilu 2024 di tanah Papua, yakni di Merauke, Selasa, 28 November 2023. Foto: TPN Ganjar-Mahfud
Ganjar Pranowo dan Mahfud Md Siap Debat, PDIP Desak KPU Tak Ubah Format

Ganjar Pranowo dan Mahfud Md disebut sangat berpengalaman soal debat.


Gubenur Jakarta Ditunjuk Presiden di RUU DKJ, Politikus PDIP DKI: Neo Orba

2 jam lalu

Anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak, Jakarta, Selasa, 5 Desember 2023. Foto: ANTARA/HO-DPRD DKI/am.
Gubenur Jakarta Ditunjuk Presiden di RUU DKJ, Politikus PDIP DKI: Neo Orba

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menilai RUU DKJ tidak masuk akal karena memberi kewenangan presiden untuk menunjuk gubernur


Anies - Cak Imin Tak Mau Hentikan Program Hilirisasi Jokowi, Tom Lembong: Biar Pasar yang Evaluasi

2 jam lalu

Thomas Trikasih Lembong. ANTARA
Anies - Cak Imin Tak Mau Hentikan Program Hilirisasi Jokowi, Tom Lembong: Biar Pasar yang Evaluasi

Tom Lembong buka suara soal kelanjutan program hilirisasi nikel jika Anies Baswedan dan Cak Imin terpilih dalam Pilpres 2024.


Sekjen PDIP Sebut Intimidasi Terhadap Butet Kartaredjasa Cs Mengkonfirmasi Hadirnya Neo Orde Baru

2 jam lalu

Seniman Butet Kartaredjasa bersama bakal calon presiden Ganjar Pranowo saat acara kongkow bareng di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Senin, 23 Oktober 2023. Kongkow bareng budayawan, komedian, dan anak muda tersebut sembari mendiskusikan tentang perkembangan industri kreatif dan kesenian, serta isu-isu terkini di lingkup masyarakat. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Sekjen PDIP Sebut Intimidasi Terhadap Butet Kartaredjasa Cs Mengkonfirmasi Hadirnya Neo Orde Baru

Seniman Butet Kartaredjasa mengaku mendapatkan intimidasi dari aparat kepolisian saat menggelar pertemuan di Taman Ismail Marzuki.