TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Winantuningtyas Tuti mengungkapkan pembangunan gedung baru mendesak dilakukan karena keterbatasan ruang penyimpanan buku dan koleksi dewan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ia mengklaim gedung baru tersebut akan menjadi sarana belajar terbuka bagi masyarakat, sekaligus ikon nasional.
"Kami belum punya tempat representatif untuk menampung koleksi buku dan peninggalan DPR, maka muncul ide pembangunan gedung baru," kata Winantuningtyas di Senayan, Senin 27 April 2015.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengungkapkan rencana pembangunan gedung baru di Kompleks Parlemen Senayan saat rapat paripurna Jumat pekan lalu. Menurut dia, rencana pembangunan ini sudah diajukan dalam usulan anggaran DPR tahun 2016 dan diteken Presiden Joko Widodo untuk peresmian pada 16 Agustus 2015.
"Dalam rangka penguatan kelembagaan, DPR membentuk Tim kerja Pembangunan Perpustakaan, Museum, Research Center, dan Ruang Kerja Anggota dan Tenaga Ahli DPR RI yang sekaligus akan menjadi ikon nasional," kata Setya Novanto saat pidato rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 24 April 2015.
Menurut Win, DPR memerlukan gedung yang cukup dan terpadu untuk menampung ribuan koleksi DPR. Terdapat 15 ribu koleksi buku dan artikel yang dimiliki DPR namun tidak disusun rapi. Selain itu, ada 550 koleksi dari zaman Volksraad hingga DPR periode ini.
Koleksi buku ditaruh di perpustakaan utama Gedung Nusantara I, Lantai 7 Gedung Sekretariat Jenderal DPR, dan sisanya tersebar di gedung dekat pelayanan kesehatan dan basement. Sedangkan koleksi benda ditempatkan di mezanine Gedung Kura-Kura.
"Ada banyak tawaran tapi kami tunda karena keterbatasan tempat," kata Win. Ia mengklaim total luas bangunan untuk menampung koleksi sekitar 850 meter.
Selain membangun museum dan perpustakaan, DPR akan mendirikan gedung sentra riset lengkap dengan sarana teknologi dan informasi. "Nanti untuk sarana belajar dan pengembangan akses dewan ke konstituen," kata dia.
Rencana pembangunan gedung baru DPR sudah muncul sejak 2010. Tapi rencana tersebut selalu ditolak. Selain tak efektif, DPR
dianggap tak sensitif atas kondisi ekonomi ma syarakat. Pada Mei 2011, rencana pembangunan ber nilai Rp 1,16 triliun itu dihentikan.
Hingga kini, Setjen belum merilis anggaran pembangunan tersebut. Namun, tim kerja telah dibentuk.
PUTRI ADITYOWATI
