TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat rupanya tak senada soal usulan polisi parlemen. Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johny G. Plate merasa polisi parlemen tidak dibutuhkan karena bakal menjauhkan anggota dewan dengan rakyat. "Lebih baik perbaiki standard operation procedure pengamanan di sini dulu," kata Johny di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 14 April 2015.
Johny mengatakan personil pengamanan dalam (Pamdal) cukup mumpuni untuk mengamankan fasilitas dan aset keparlemenan, dibantu Polda Metro Jaya bila ada acara besar dan penting. "Jangan karena dewan merasa penting, lalu butuh polisi untuk menjaga. Padahal rasio antara polisi dan penduduk rendah. Lebih baik polisi dioperasikan untuk menjaga keamanan," kata anggota komisi keuangan ini.
Baca Juga:
Anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tubagus Hasanudin sependapat. Menurut dia, anggota dewan tak perlu diperlakukan secara khusus sehingga memerlukan pengamanan khusus. "Nanti kesannya tidak baik, padahal kita ingin mewakili rakyat," kata dia.
Selama ini, menurut Hasanudin, Pamdal telah menjalankan tugasnya dengan baik. Bantuan kepolisian hanya dibutuhkan bila ada demo besar dan acara penting. "Demo itu kan tidak setiap hari, jadi ini tidak krusial," kata dia.
Anggota DPR fraksi Partai Golkar Forman Soebagyo berpendapat sebaliknya. Menurut dia, pengamanan ketat diperlukan di objek vital negara seperti komplek parlemen yang menjadi kantor tiga lembaga penting yaitu DPR, MPR, dan DPD. "Keamanan berlapisnya kurang. Bisa saja AC kita yang sistemnya central, dimasukkan racun. Meninggal satu kompleks," kata dia.
Selain mengkhawatirkan pengamanan fisik, ia juga ingin polisi parlemen mengawasi keamanan jaringan internet. "Ancaman cyber crimen juga penting, jangan sampai diintervensi asing, ujar dia.
Kepala Badan Urusan Rumah Tangga Roem Kono mengatakan polisi parlemen dibutuhkan untuk membantu Pamdal DPR. "Pamdal mampu enggak kalau ada keributan tiba-tiba. Ada yang bawa bom, ada yang ditusuk dalam acara negara," kata dia.
Ia menegaskan polisi parlemen bukanlah untuk mengawasi anggota dewan namun mengamankan objek vital negara. "Ini baru wacana sambil kita perbaiki terus kualitas Pamdal kita," kata dia.
Dari proposal "Desain dan Konsep Usulan Parliamentary Police (Polisi Parlemen)" yang Tempo dapatkan, tercantum bahwa saat ini ada 489 orang Pamdal DPR yang terbagi dalam 6 kompi. Sementara pengamanan dari Sub Direktorat Lembaga Negara Direktorat Pengamana Objek Vital Polda Metro Jaya sebanyak 32 orang. Unit pengamanan kepolisian itu saat ini dipimpin oleh Komisaris Mulyadi.
Sedangkan struktur polisi parlemen yang diinginkan DPR adalah sebanyak 1.194 orang yang dipimpin Direktur setingkat Brigadir Jenderal. Para polisi ini bakal mendapatkan rumah dinas atau asrama, senjata api, water cannon, golf car, dan sepeda gunung. Dalam lima tahun, DPR menginginkan polisi parlemen terbentuk di seluruh wilayah DPRD Indonesia.
INDRI MAULIDAR
