TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator bidang Politik Indonesia Corruption Watch, Donal Faris mempertanyakan sikap Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Sukarnoputri yang mengangkat sejumlah tersangka kasus korupsi dalam jajaran Dewan Pimpinan Pusat PDIP. "Megawati memulai langkah yang keliru ketika memasukkan mereka," katanya ketika dihubungi, Jumat 10 April 2015.
Sebanyak 26 kader PDIP dipercaya Megawati sebagai pengurus DPP PDIP. Dua di antara mereka, Idham Samawi dan Bambang DH, merupakan tersangka kasus korupsi. Idham yang diplot sebagai Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi merupakan tersangka kasus dana hibah Persiba Bantul. Sedangkan Bambang, yang ditunjuk Mega sebagai Ketua bidang Pemenangan Pemilu tersangkut kasus gratifikasi.
Menurut Donal, sikap itu memperlihatkan rendahnya komitmen Megawati terhadap isu pemberantasan korupsi. Mestinya, kata dia, kader yang tengah tersangkut kasus korupsi dibebaskan dari tugas partai. Donal khawatir posisi strategis yang mereka sandang saat ini bakal mempengaruhi proses penegakan hukum. "Apa PDIP tidak punya kader lain yang lebih berintegritas?" katanya.
Menurut Donal, PDIP juga memperlihatkan standar ganda ketika merespons penetapan status tersangka yang dialami Ardiansyah. "Kenapa yang satu langsung diancam dengan pemecatan, sementara yang lainnya malah diangkat sebagai peabat partai," katanya. Yang lebih fatal, kepengurusan Mega juga diperkuat oleh mantan narapidana kasus non budjeter, Rohmin Dahuri.
Bagi Donal, kepengurusan PDIP ke depan bakal memperburuk citra partai di mata publik dalam pesta pilkada dan pemilu. Terlebih setelah sengkarut pemilihan calon Kepala Kepolisian RI, Budi Gunawan. "Masa orang yang menyerang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Hasto Kristiyanto, malah diangkat sebagai Sekretaris Jenderal. Apa ini semacam hadiah dari Mega?" kata Donal.
RIKY FERDIANTO
