TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Hukum Azis Syamsudin berjanji segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kepala Polri, Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. Janji itu disampaikannya langsung di hadapan Badrodin saat berkunjung ke Komisi Hukum untuk mengadakan rapat rencana strategis. "Fit and proper test akan kami laksanakan minggu depan," kata Azis, Kamis, 2 April 2015.
Sebelumnya, Komisi Hukum berkali-kali menyatakan tak akan memproses Badrodin sebagai calon Kepala Polri sebelum Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan pembatalan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. DPR sudah menguji dan menyetujui Budi sebagai Kepala Polri. Namun, Presiden Jokowi tak kunjung melantik Budi Gunawan dan bahkan membatalkan.
Mendengar pernyataan Azis, Badrodin Haiti tersenyum. Di DPR, Badrodin didampingi Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Budi Waseso Inspektur Pengawasan Umum Komisaris Jenderal Dwi Priyatno, Kepala Divisi Humas Inspektur Jenderal Anton Charliyan, dan Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Unggung Cahyono.
Mereka mengikuti rapat kerja membahas evaluasi kinerja kepolisian selama 2010 hingga 2014, serta program kerja selanjutnya. Sikap Komisi Hukum melunak setelah Presiden Joko Widodo berjanji memenuhi panggilan DPR untuk menjelaskan pembatalan pelantikan calon Kapolri Budi Gunawan.
Anggota Komisi Hukum DPR dari Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan, uji kelayakan rencananya digelar pada Rabu, 8 April 2015. "Rabu gelar fit and proper test," kata Bambang.
Pada paripurna dua pekan lalu, DPR menolak memproses Badrodin Haiti sebagai calon Kepala Polri. DPR menganggap alasan pembatalan Budi karena berstatus tersangka, tak bisa diterima. Pasalnya, putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan status tersangka Budi oleh KPK.
Menurut Bambang, upaya Komisi Hukum ngotot meminta penjelasan DPR hanya untuk membantu PDI Perjuangan. "Kami memenuhi keinginan PDI Perjuangan saja tunda-tunda. Sebenarnya kami ingin segera ada Kapolri definitif," kata dia.
DPR akan menggelar paripurna pada Selasa, 7 April. Pada hari yang sama, tim perwakilan Komisi Hukum akan mendatangi rumah Badrodin Haiti. Esok harinya, pada Rabu, 9 April 2015, Komisi Hukum menggelar uji kelayakan dan kepatutan. Pengambilan keputusan melalui paripurna pada Kamis, 10 April 2015. "Kita akan punya Kapolri definitif pada Jumat pekan depan," kata Bambang.
PUTRI ADITYOWATI | INDRI MAULIDAR
