Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terungkap, Pesan Rahasia Jokowi Soal BG ke Tim 9

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan ikuti Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan ikuti Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo dikabarkan batal melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian RI. Ketua Tim 9, Buya Ahmad Syafii Maarif, mengatakan pengumuman pembatalan pelantikan Budi Gunawan tinggal menunggu momentum. Buya mengakui menerima informasi itu dari Presiden via ponselnya.

"Ya, sumbernya sah," kata tokoh senior Muhammadiyah itu kepada Tempo, Selasa malam, 3 Februari 2015. Namun Buya tak tahu pasti kapan waktu pengumuman pembatalan pelantikan Budi tersebut dilakukan oleh Jokowi. "Belum ada momentum. Saya bilang ke beliau, lebih cepat lebih baik."

Nama Budi Gunawan sudah diajukan sebagai calon tunggal oleh Presiden Joko Widodo kepada DPR. Parlemen pun menyetujui usulan tersebut. Tapi Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi, sehari sebelum uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Keadaan menjadi kisruh karena kepolisian kemudian mengusut laporan masyarakat yang menuduh pimpinan KPK melakukan tindakan kriminal. Ketua KPK, Abraham Samad, dilaporkan dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen, dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dijerat dengan tuduhan mengarahkan kesaksian palsu.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno, menyebutkan kisruh itu memunculkan dilema politik dan hukum. Dia menyarankan agar Budi legowo mengundurkan diri sebagai calon. “Akan sangat indah jika Budi Gunawan memiliki inisiatif mundur,” kata dia. Mundurnya Budi akan menyelesaikan realita politik di parlemen serta kondisi masyarakat yang tak berharap Budi dilantik.

Menurut rencana, Tim 9 akan menemui Presiden Joko Widodo, menjelang keberangkatan Presiden ke Malaysia hari ini. Mereka akan memaparkan temuannya atas hiruk pikuk hubungan KPK-Polri guna memperkaya pemahaman Presiden.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggota Tim 9, Imam B. Prasodjo, berharap Presiden Joko Widodo segera mengumumkan status Komjen Budi. Tujuannya agar kemelut antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi segera berakhir. "Presiden tak perlu mencari rekomendasi lagi karena dia sudah dengar dari atas, bawah, kanan, dan kiri,” kata Imam. “Kalau terlalu lama bisa menimbulkan chaos antar-lembaga."

Adapun Komisi Kepolisian Nasional masih menunggu sikap resmi Presiden untuk merumuskan kandidat baru pengganti Komjen Budi. Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional, Syafriadi Cut Ali, mengatakan pengumuman kandidat baru justru bisa memunculkan persoalan lagi. "Kami sudah kantongi beberapa nama calon kuat, tapi tak etis kalau diumumkan sekarang," kata dia kepada Tempo, kemarin.

Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, berharap Presiden memilih calon Kapolri baru menggantikan Budi Gunawan. Pasalnya, status Budi sebagai tersangka menjadi polemik. "Paling urgen saat ini, Presiden memilih calon Kapolri baru yang bisa merehabilitasi hubungan KPK dengan Polri," kata dia.

Seorang Kapolri yang bersih dan berkomitmen dalam memberantas korupsi, kata Rafly, bisa memutuskan rantai masalah antara kepolisian dan komisi antikorupsi. "Dengan wewenangnya, dia bisa meminta untuk menghentikan kriminalisasi pimpinan KPK."

PUTRI ADITYOWATI | TIKA PRIMANDARI | ANANDA TERESIA | MUHAMAD RIZKI | PRUWANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Presidential Club Bentukan Prabowo Bisa Buka Peluang Jokowi Cawe-cawe di Pemerintahan Mendatang?

1 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Presidential Club Bentukan Prabowo Bisa Buka Peluang Jokowi Cawe-cawe di Pemerintahan Mendatang?

Adapun rencana membentuk Presidential Club diungkap oleh juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.


Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 jam lalu

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.


Terkini Bisnis: Pemilik Sepatu Bata hingga Jokowi Minta Timbal Balik Ekonomi

2 jam lalu

Sejumlah pekerja membuat sepatu di pabrik Sepatu Bata, Purwakarta, Jawa Barat. Dok.TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Terkini Bisnis: Pemilik Sepatu Bata hingga Jokowi Minta Timbal Balik Ekonomi

Siapa pemilik merek sepatu Bata yang pabriknya tutup di Purwakarta?


Habiburokhman Sebut Ide Prabowo Bikin Presidential Club Sudah Sejak 2014

2 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Habiburokhman Sebut Ide Prabowo Bikin Presidential Club Sudah Sejak 2014

Prabowo disebut memiliki keinginan untuk secara rutin bertemu dengan para presiden sebelum dia.


Jokowi Beri Dua Catatan di Rapat Evaluasi Mudik Lebaran 2024

2 jam lalu

Kendaraan arus balik arah Jakarta terjebak kemacetan di GT Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat, Minggu 14 April 2024. Berdasarkan Survei Potensi Pergerakan Masyarakat Pada Masa Lebaran Tahun 2024 yang dirilis Kementerian Perhubungan, pada puncak arus balik lebaran 2024 tanggal 14 April 2024 diperkirakan sebanyak 41 juta orang atau sekitar 21,2 persen dari total pemudik akan kembali ke kota masing-masing. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Jokowi Beri Dua Catatan di Rapat Evaluasi Mudik Lebaran 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan 242 juta masyarakat melakukan perjalanan mudik lebaran tahun ini.


Dahnil Anzar Yakin Prabowo Bisa Cairkan Komunikasi Jokowi-Megawati-SBY

2 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Dahnil Anzar Yakin Prabowo Bisa Cairkan Komunikasi Jokowi-Megawati-SBY

Dahnil menilai Prabowo punya kemampuan untuk menghubungkan mereka.


Jokowi dan Gibran Kompak Bilang Begini soal Wacana Presidential Club Usulan Prabowo

3 jam lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi dan Gibran Kompak Bilang Begini soal Wacana Presidential Club Usulan Prabowo

Wacana presidential club yang sebelumnya disampaikan Juru Bicara Prabowo mendapat respond dari Jokowi dan Gibran.


Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

3 jam lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan dokter spesialis di daerah-daerah tertinggal, perbatasan dan Kepulauan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.


Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan dokter spesialis di daerah-daerah tertinggal, perbatasan dan Kepulauan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan


Jokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan dokter spesialis di daerah-daerah tertinggal, perbatasan dan Kepulauan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Jokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis

Presiden Jokowi menyayangkan daerah kepulauan maupun daerah terpencil dia tak menemukan tenaga dokter spesialis.