Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Posisi Budi Gunawan Dinilai Mirip Calon Berzina

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Para aktivis yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi polri berunjuk rasa menentang komjen Budi Gunawan menjadi kapolri didepan Istana Negara, Jakarta, 21 Januari 2015. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Para aktivis yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi polri berunjuk rasa menentang komjen Budi Gunawan menjadi kapolri didepan Istana Negara, Jakarta, 21 Januari 2015. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta- Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun, mengatakan masih ada ruang bagi Presiden Joko Widodo untuk mengusulkan nama calon Kepala Kepolisian RI menggantikan Budi Gunawan. "Bukan harga mati bagi Jokowi untuk melantik Budi Gunawan," kata Refly dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Ahad, 1 Februari 2015.

Menurut Refly sesuai ketentuan, dalam keadaan tertentu, Presiden diperkenankan mengganti calon yang sudah diproses DPR atas alasan kemendesakan yang tertentu. Refly menilai penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan alasan kuat dan untuk membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Polisi itu. (Baca: KPK Diserang, UGM Dorong Jokowi Lebih Berani)

Pengajar pada program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada ini melanjutkan, pembatalan pelantikan Budi Gunawan merupakan bentuk penghormatan terhadap etika dan norma di masyarakat. Menurut Refly alasan etika itu juga berlaku bagi calon pejabat publik lainnya yang terlibat masalah moral.

Refly mencontohkan apabila seorang calon yang sudah disetujui DPR terbukti melakukan perbuatan zina setelah disetujui paripurna, presiden bisa saja mengganti dengan calon baru. "Intinya selalu ada ruang bagi presiden untuk mengganti calon meski sudah disetujui paripurna," kata Refly. (Baca: Konflik KPK Polri, Jokowi Diminta Bertindak Tegas)

Selain aspek hukum berupa proses dan tahapan pencalonan di DPR, Jokowi menurut Refly juga harus mempertimbangkan aspek politik dan publik. Dari segi politik, pelantikan Budi Gunawan bakal mengganggu stabilitas pemerintahan. Kepercayaan publik pada Jokowi diyakini Refly juga bakal turun. "Dari segala aspek maka tak ada alasan bagi Jokowi untuk melantik BG."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejak disetujui paripurna DPR, Budi Gunawan hingga kini belum dilantik Jokowi karena status Budi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan rekening gendut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Akibat penundaan pelantikan itu Jokowi justru mendapat tekanan dari internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sangat menjagokan Budi. (Baca:Akademikus Dukung Jokowi Tak Lantik Budi Gunawan)

Jokowi pun telah membentuk tim independen yang beranggotakan sembilan orang untuk mencari jalan tengah pengisian kekosongan posisi Kapolri. Salah satu usul yang diajukan tim sembilan adalah agar Jokowi segera memilih calon baru dan membatalkan pelantikan Budi Gunawan. Jokowi juga telah bertemu Prabowo Subianto, bekas lawan politiknya pada pemilu presiden lalu. Salah satu isi pertemuan terkait dengan kekosongan posisi Kapolri.

IRA GUSLINA SUFA

Baca berita lainnya:
Cerita Ahok: Jokowi Bukan Takut Bu Mega Tapi...
MA: Gugatan Praperadilan Budi Gunawan Sulit

Budi Waseso Pantang Mundur Bidik Abraham Samad

Calon Kapolri Baru, Ini Sinyal Jokowi ke Kompolnas  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Suap Tambang Ilegal Ismail Bolong

23 November 2022

Suap Tambang Ilegal Ismail Bolong

Ismail Bolong, mantan anggota polisi Kepolisian Resor Samarinda mengaku acap menyetor miliaran uang kepada para jenderal di Jakarta.


Pembunuhan Brigadir J dan Peran Ferdy Sambo Dibongkar di DPR Besok, Kapolri Dipanggil

23 Agustus 2022

Sejumlah anggota Komisi III DPR RI saat mengikuti rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Komnas HAM dan LPSK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Agustus 2022. Rapat tersebut membahas mengenai kasus penembakan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pembunuhan Brigadir J dan Peran Ferdy Sambo Dibongkar di DPR Besok, Kapolri Dipanggil

Bambang Wuryanto memastikan rapat Komisi III DPR dengan Kapolri, Rabu besok, berlangsung terbuka, bahas pembunuhan Brigadir J dan peran Ferdy Sambo.


Pakar Hukum Sebut Ferdy Sambo Bisa Dijerat Pasal Berlapis di Kasus Brigadir J

9 Agustus 2022

Kadiv Propam nonaktif, Irjen Pol Ferdy Sambo tiba untuk menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis, 4 Agustus 2022. Sebelumnya menetapkan Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumliu alias Bharada E sebagai tersangka.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pakar Hukum Sebut Ferdy Sambo Bisa Dijerat Pasal Berlapis di Kasus Brigadir J

Peran Irjen Ferdy Sambo dalam kasus tewasnya Brigadir J diungkap oleh ajudannya Bharada E dalam Berita Acara Pemeriksaan


Jelang Ramadan, Kapolri Minta Kapolda Cek Stok Minyak Goreng di Pasar

26 Maret 2022

Jelang Ramadan, Kapolri Minta Kapolda Cek Stok Minyak Goreng di Pasar

Pengawasan dan pemantauan dari kepolisian untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa stok minyak goreng curah terjamin dan harga penjualannya sesuai HET.


Kapolri Tinjau Stok Minyak Goreng Curah di Jawa Timur

26 Maret 2022

Kapolri Tinjau Stok Minyak Goreng Curah di Jawa Timur

Kapolri menegaskan kepada pihak distributor untuk segera mendistribusikan bahan pokok tersebut untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat.


Simak Lagi, Ini 5 Profil Calon Kapolri yang Akan Dipilih Jokowi

11 Januari 2021

Mabes Polri. polri.go.id
Simak Lagi, Ini 5 Profil Calon Kapolri yang Akan Dipilih Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menerima lima nama calon Kepala Polri atau Kapolri dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Simak profilnya


Soal 5 Calon Kapolri, Politikus Demokrat: Mereka Bintang 3, Sudah Lolos Ujian

9 Januari 2021

Anggota kepolisian mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Jaya 2020 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Senin, 21 Desember 2020. Kegiatan tersebut dalam rangka kesiapan Operasi Lilin Jaya 2020 guna memberikan keamanan dan kenyamanan warga dalam perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Soal 5 Calon Kapolri, Politikus Demokrat: Mereka Bintang 3, Sudah Lolos Ujian

Benny menyebut Presiden Jokowi memiliki hak eksklusif untuk memilih siapa dari lima nama calon Kapolri yang bakal diajukan kepada DPR


Kompolnas Telah Kantongi Nama Calon Kapolri Pengganti Idham Azis

25 Desember 2020

Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis memimpin upacara serah terima jabatan di Aula Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat, 20 November 2020. Foto: Istimewa
Kompolnas Telah Kantongi Nama Calon Kapolri Pengganti Idham Azis

Kompolnas mengatakan sudah memiliki nama calon Kapolri pengganti Idham Azis. Nama-nama ini akan diserahkan ke Presiden Jokowi dalam waktu dekat.


Kompolnas Jamin Kapolri Pengganti Idham Azis Punya Rekam Jejak Baik

20 Desember 2020

Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis memimpin upacara serah terima jabatan di Aula Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat, 20 November 2020. Foto: Istimewa
Kompolnas Jamin Kapolri Pengganti Idham Azis Punya Rekam Jejak Baik

Kompolnas sedang menjaring kriteria untuk calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis.


Kompolnas Segera Serahkan Rekomendasi Nama-nama Calon Kapolri ke Jokowi

20 Desember 2020

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) adakan konpres soal Revisi UU antiterorisme Andrea H Poeloengan, Bekto Suprapto Sekretaris, Poengky Indarti, Benediktus Bambang Nurhadi di gedung Kompolnas, 2 Juni 2017. TEMPO/Albert
Kompolnas Segera Serahkan Rekomendasi Nama-nama Calon Kapolri ke Jokowi

Kompolnas mengatakan akan segera menyerahkan rekomendasi nama-nama calon Kapolri pada Presiden Joko Widodo.