Belum Ada Izin Presiden, Bupati Temanggung Tak Ditahan
Kamis, 30 Juni 2005 14:42 WIB
Bagikan
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Kepolisian Daerah Jawa Tengah gagal menahan Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo karena belum mengantongi izin dari presiden. Namun, Kamis (30/6) pagi, Totok memenuhi panggilan untuk menandatangani penyerahan berita acara pemeriksaan kasus korupsi dana Pemilu 2004 sebesar Rp 2,3 miliar.Menurut Direktur Reserse dan Kriminal Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Zulkarnain, tersangka juga bersifat akomodatif saat diperiksa sehingga tidak ditahan. "Tersangka juga tidak menghilangkan barang bukti serta tidak melarikan diri," kata Zulkarnain kepada wartawan di Semarang.Totok datang didampingi kedua pengacaranya, Jawade Hafidz dan Gunarto. Direktur Reserse dan Kriminal yang sudah menunggu langsung membawanya ke Kejaksaan Tinggi Semarang. Berkas setebal 200 halaman diserahkan kepada Asisten Pidana Khusus, Slamet Wahyudi, beserta barang bukti berupa uang Rp 300 juta. Slamet Wahyudi kepada wartawan mengatakan, proses selanjutnya akan dilakukan di Kejaksaan Negeri Temanggung. Ia pun menyatakan, Totok tidak ditahan karena belum ada izin dari presiden.Totok hanya berkomentar pendek, "Saya datang kesini karena mematuhi hukum." Sohirin
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
KPU DKI Jawab Soal Video Viral Suara Prabowo-Gibran 713 di Sirekap Padahal Belum Diinput KPPS
18 Februari 2024
KPU DKI Jawab Soal Video Viral Suara Prabowo-Gibran 713 di Sirekap Padahal Belum Diinput KPPS
KPU DKI telah menelusuri konten video viral yang menyebut Prabowo-Gibran raih 713 suara di Sirekap padahal KPPS belum menginput ke sistem.
KPK Arab Saudi Tangkap 241 Orang
16 Maret 2021
KPK Arab Saudi Tangkap 241 Orang
Lembaga Pengawasan dan Antikorupsi Arab Saudi menangkap 241 orang, termasuk pegawai beberapa kementerian, atas dugaan korupsi
Kejaksaan Tinggi Riau Periksa 50 Saksi Korupsi Berjamaah APBD Pelalawan
31 Mei 2017
Kejaksaan Tinggi Riau Periksa 50 Saksi Korupsi Berjamaah APBD Pelalawan
Kejaksaan Tinggi Riau tengah mendalami dugaan korupsi berjemaah dana tak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pelalawan 2012.
Korupsi dan Pembubaran Partai
30 Maret 2017
Korupsi dan Pembubaran Partai
Tulisan ini dimaksudkan untuk menanggapi artikel Hifdzil Alim, "Pembubaran Partai" (Kompas, 20 Maret 2017), yang mempunyai argumen mirip dengan artikel Feri Amsari, "Pembubaran Partai Lintah" (Koran Tempo, 1 Mei 2013). Berangkat dari kasus korupsi yang menyerempet fungsionaris dan elite petinggi partai, termasuk yang terakhir adalah e-KTP, kedua penulis berpendapat bahwa korupsi bisa menjadi alasan pembubaran partai. Argumen mereka, partai politik perlu dibuat jera untuk menghindari perampokan uang negara oleh partai. Sebagai pemerhati hukum dan korupsi, tentu nalar hukum, seperti revisi aturan perundang-undangan dan revitalisasi peran Mahkamah Konstitusi, menjadi landasan penting bagi dua penulis tersebut.
KPK Tegaskan Tak Butuh Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002
17 Maret 2017
KPK Tegaskan Tak Butuh Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002
uru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan lembaganya tidak membutuhkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Kasus E-KTP, Dua Berkas Setebal 2,6 Meter Dilimpahkan
1 Maret 2017
Kasus E-KTP, Dua Berkas Setebal 2,6 Meter Dilimpahkan
Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan dua berkas dugaan korupsi e-KTP kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini.
Korupsi, Adik Ipar Raja Spanyol Divonis Bersalah
18 Februari 2017
Korupsi, Adik Ipar Raja Spanyol Divonis Bersalah
Pengadilan Spanyol membebaskan adik Raja Spanyol, Christina de Borbon, dalam kasus yang sama.
Dua Guru Besar Nilai Revisi UU KPK Janggal, Ini Sebabnya
11 Februari 2017
Dua Guru Besar Nilai Revisi UU KPK Janggal, Ini Sebabnya
Saldi dan Elwi menilai revisi UU KPK hanya memperlemah kewenangan KPK dalam memberantas korupsi di Tanah Air.
Indeks Persepsi Korupsi, KPK: Nangkepin Orang Itu Gak Keren
11 Februari 2017
Indeks Persepsi Korupsi, KPK: Nangkepin Orang Itu Gak Keren
Hasil pemeringkatan Indeks Korupsi Indonesia tahun-tahun sebelumnya bisa naik 2 poin, padahal jumlah operasi tangkap tangan (OTT) lebih sedikit.
Kasus Korupsi E-KTP, KPK: Lebih dari 4 Saksi Kembalikan Duit
9 Februari 2017
Kasus Korupsi E-KTP, KPK: Lebih dari 4 Saksi Kembalikan Duit
Dia memastikan di antara saksi-saksi itu ada anggota DPR yang ikut mengembalikan duit hasil korupsi.
