Gerindra: Kami Harus Lebih Hati-hati dengan SBY

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ibu Ani Yudhoyono berjalan di belakang mantan presiden SBY saat meninggalkan Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 20 Oktober 2014. TEMPO/Subekti.

    Ibu Ani Yudhoyono berjalan di belakang mantan presiden SBY saat meninggalkan Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 20 Oktober 2014. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Desmond J. Mahesa, mengaku tak heran dengan manuver yang dipertontonkan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, saat menemui Presiden Joko Widodo terkait rencana pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pilkada. Menurut dia, langkah itu semakin menegaskan watak inkonsistensi SBY. (Baca: Perpu Pilkada, PKS: Masih Dirapatkan, tapi...)

    "Dulu, di masa pemerintahannya, SBY pernah merancang perubahan sistem pemilihan kepala daerah lewat parlemen. Sekarang dia yang ngotot mengubah lewat perpu. Bagi saya tidak ada yang luar biasa dengan pertemuan itu. Ini kan bicara soal konsistensi. Kalau SBY tidak berubah, baru saya kaget," ujar Desmond ketika dihubungi, Senin, 8 Desember 2014. (Baca: Jokowi-SBY Mesra Hanya karena Perpu Pilkada)

    Menurut Desmond, langkah SBY itu memaksa Gerindra untuk mengevaluasi keberadaan Demokrat. Begitu pun dengan fraksi pendukung Koalisi Merah Putih yang memiliki kecenderungan serupa. "Kami harus lebih hati-hati dengan SBY. Sejak awal kami sadar, koalisi ini lebih condong bersandar pada kepentingan, tidak ada yang ideologis," katanya. (Baca: Jokowi-SBY Goyahkan Koalisi Prabowo)

    Perpu Pilkada dikeluarkan guna menganulir sistem pemilihan kepala daerah lewat parlemen. Aturan yang dibuat menjelang akhir pemerintahan SBY itu diterbitkan menyusul maraknya protes masyarakat yang ingin mempertahankan sistem pemilihan langsung akibat pemberlakuan UU Pilkada. Nasib perpu itu akan ditentukan DPR pada masa sidang tahun 2015. (Baca: Ruhut Ungkap Agenda di Balik Pertemuan Jokowi-SBY)

    Menurut Desmond, Fraksi Gerindra akan terus berada dalam barisan fraksi yang menolak pengesahan perpu tersebut. Sikap itu dilatari oleh kajian akademik dan masukan sejumlah organisasi masyarakat yang menilai sistem pemilihan kepala daerah secara langsung lebih banyak mudorotnya. "Sikap kami tidak berubah," katanya. (Baca juga: Fahri Hamzah Ingin Koalisi Prabowo Satu Suara)

    RIKY FERDIANTO

    Topik terhangat:
    Golkar Pecah
    | Wakil Ahok | Kasus Munir | Interpelasi Jokowi

    Berita terpopuler lainnya:
    Jokowi Tolak Sahkan Golkar Kubu Ical dan Agung 

    Golkar Hengkang dari Koalisi Prabowo 

    Golkar Hancur, Ical dan Agung, Siapa Arang dan Abu


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peta Suara Jokowi - Ma'ruf dan Prabowo - Sandiaga di Pilpres 2019

    Komisi Pemilihan Umum mencatat pasangan Jokowi - Ma'ruf menang di 21 provinsi, sedangkan Prabowo - Sandiaga unggul di 13 provinsi saat Pilpres 2019.