Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gerindra: Kami Harus Lebih Hati-hati dengan SBY

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Ibu Ani Yudhoyono berjalan di belakang mantan presiden SBY saat meninggalkan Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 20 Oktober 2014. TEMPO/Subekti.
Ibu Ani Yudhoyono berjalan di belakang mantan presiden SBY saat meninggalkan Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 20 Oktober 2014. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Desmond J. Mahesa, mengaku tak heran dengan manuver yang dipertontonkan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, saat menemui Presiden Joko Widodo terkait rencana pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pilkada. Menurut dia, langkah itu semakin menegaskan watak inkonsistensi SBY. (Baca: Perpu Pilkada, PKS: Masih Dirapatkan, tapi...)

"Dulu, di masa pemerintahannya, SBY pernah merancang perubahan sistem pemilihan kepala daerah lewat parlemen. Sekarang dia yang ngotot mengubah lewat perpu. Bagi saya tidak ada yang luar biasa dengan pertemuan itu. Ini kan bicara soal konsistensi. Kalau SBY tidak berubah, baru saya kaget," ujar Desmond ketika dihubungi, Senin, 8 Desember 2014. (Baca: Jokowi-SBY Mesra Hanya karena Perpu Pilkada)

Menurut Desmond, langkah SBY itu memaksa Gerindra untuk mengevaluasi keberadaan Demokrat. Begitu pun dengan fraksi pendukung Koalisi Merah Putih yang memiliki kecenderungan serupa. "Kami harus lebih hati-hati dengan SBY. Sejak awal kami sadar, koalisi ini lebih condong bersandar pada kepentingan, tidak ada yang ideologis," katanya. (Baca: Jokowi-SBY Goyahkan Koalisi Prabowo)

Perpu Pilkada dikeluarkan guna menganulir sistem pemilihan kepala daerah lewat parlemen. Aturan yang dibuat menjelang akhir pemerintahan SBY itu diterbitkan menyusul maraknya protes masyarakat yang ingin mempertahankan sistem pemilihan langsung akibat pemberlakuan UU Pilkada. Nasib perpu itu akan ditentukan DPR pada masa sidang tahun 2015. (Baca: Ruhut Ungkap Agenda di Balik Pertemuan Jokowi-SBY)

Menurut Desmond, Fraksi Gerindra akan terus berada dalam barisan fraksi yang menolak pengesahan perpu tersebut. Sikap itu dilatari oleh kajian akademik dan masukan sejumlah organisasi masyarakat yang menilai sistem pemilihan kepala daerah secara langsung lebih banyak mudorotnya. "Sikap kami tidak berubah," katanya. (Baca juga: Fahri Hamzah Ingin Koalisi Prabowo Satu Suara)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

RIKY FERDIANTO

Topik terhangat:
Golkar Pecah
| Wakil Ahok | Kasus Munir | Interpelasi Jokowi

Berita terpopuler lainnya:
Jokowi Tolak Sahkan Golkar Kubu Ical dan Agung 

Golkar Hengkang dari Koalisi Prabowo 

Golkar Hancur, Ical dan Agung, Siapa Arang dan Abu

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hari Batik Nasional: Ditetapkan oleh SBY hingga Pesan Jokowi

9 hari lalu

Sejumlah pesepeda dari komunitas Bike2Work (B2W) menggunakan batik saat gowes merayakan Hari Batik Nasional di Kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa, 2 Oktober 2024. Batik telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya takbenda dari Indonesia oleh UNESCO sejak 2 Oktober 2009. Setiap tahun, Indonesia merayakan Hari Batik Nasional pada tanggal 2 Oktober sebagai bentuk penghargaan dan kebanggaan terhadap warisan budaya. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Hari Batik Nasional: Ditetapkan oleh SBY hingga Pesan Jokowi

Hari Batik Nasional pada hari ini 2 Oktober bersamaan ditetapkannya Batik sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity oleh Unesco 2 Oktober 2009.


SBY Diundang Bill Gates di Forum Perang Melawan Malaria Sedunia

32 hari lalu

Presiden RI ke-6 dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dicium tangannya oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono setelah menerima makanan tumpeng dalam syukuran HUT ke-23 Partai Demokrat di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin, 9 September 2024. Partai Demokrat merayakan HUT ke-23 yang bersamaan dengan HUT ke-75 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). TEMPO/M Taufan Rengganis
SBY Diundang Bill Gates di Forum Perang Melawan Malaria Sedunia

HUT Partai Demokrat mulanya direncanakan digelar lebih meriah. Namun, hal itu urung dilakukan karena SBY dijadwalkan menghadiri forum internasional.


Begini Respons Gerindra setelah Dua Kader Partainya Temui Rizieq Shihab

5 Agustus 2024

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Begini Respons Gerindra setelah Dua Kader Partainya Temui Rizieq Shihab

Usai pertemuan kader Gerindra dengan Rizieq, Muzani menyatakan ada kesadaran semua pihak untuk ikut menjaga suasana kondusif menjelang Pilkada 2024.


Ketua Umum Demokrat AHY Salat Idul Adha di Istiqlal, Siapkan Kurban 14 Sapi

17 Juni 2024

Ketua Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY tiba di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Agustus 2018. AHY akan salat Jumat bersama Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, kemudian mengantarkan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu mendaftar ke KPU. TEMPO/Budiarti Utami Putri
Ketua Umum Demokrat AHY Salat Idul Adha di Istiqlal, Siapkan Kurban 14 Sapi

Daftar penyumbang kurban sapi untuk Idul Adha 1445 H, selain Ketua Umum AHY, ada pengurus Partai Demokrat lainnya.


Sri Mulyani Bertemu SBY, Jusuf Kalla dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ini yang Dibahas

14 Mei 2024

Sri Mulyani menghadiri halal bihalal yang diadakan SBY di Cikeas bersama menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Senin, 13 Mei 2024. Foto: Instagram/@smindrawati.
Sri Mulyani Bertemu SBY, Jusuf Kalla dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ini yang Dibahas

Sri Mulyani mengungkapkan pertemuannya dengan SBY membahas berbagai hal


Riza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta

10 Mei 2024

Ketua DPP Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam sambutannya di acara Silaturahmi dan Tasyakuran DPD Gerindra DKI Jakarta di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat pada Kamis, 9 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Riza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta

Kursi anggota DPR Gerindra Jakarta berkurang dari 19 menjadi 14 kursi.


Demokrat Klaim Ide Presidential Club Sudah Ada Sejak era SBY

9 Mei 2024

Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief usai jalani sidang daring sebagai saksi dalam sidang kasus korupsi Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis, 4 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Demokrat Klaim Ide Presidential Club Sudah Ada Sejak era SBY

Demokrat menyatakan ide pembentukan presidential club sebetulnya sudah tercetus sejak 2014.


Sejarah Pembangunan Jembatan Suramadu, Jembatan Terpanjang di Indonesia

16 Januari 2023

Penumpang kapal Kirana VII melihat arsitektur Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 8 Juni 2022. Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Sejarah Pembangunan Jembatan Suramadu, Jembatan Terpanjang di Indonesia

Selain salah satu ikon Jawa Timur, Jembatan Suramadu juga menyambungkan hidup antara dua pulau. Simak sejarah singkat berdirinya jembatan tersebut.


3 Minggu Berdiam di Studionya, SBY Hasilkan 17 Lukisan

11 Oktober 2022

Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Foto: Instagram Ani Yudhoyono.
3 Minggu Berdiam di Studionya, SBY Hasilkan 17 Lukisan

SBY mengungkapkan dengan melukis dapat mendatangkan kedamaian dalam hatinya sekaligus berharap dapat mengobati rasa rindu.


Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

22 September 2022

Istri almarhum Munir, Suciwati, memberikan keterangan terkait dengan 14 tahun terbunuhnya Munir di Jakarta, Jumat, 7 September 2018. Suciwati dan sejumlah pegiat HAM mendesak Presiden dan Kapolri segera mengungkap konspirasi pembunuhan tokoh HAM itu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

Mengapa Suciwati kecewa cara penyelesaikan kasus pembunuhan Munir dan pelanggaran HAM berat lain di era Jokowi?