TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, mengklaim Koalisi Prabowo Subianto tidak rugi meski ada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat tandingan dari Koalisi Joko Widodo. Menurut dia, yang rugi adalah pemerintah. Sebab, bila ada mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR yang resmi, kementerian di kabinet Jokowi cacat hukum. (Baca: Kisruh Senayan, Anggota DPR Dianggap Gagal Move On)
“Kami tidak akan rugi-rugi amat, enggak rapat tetap dapat gaji,” ujar Mahfudz dalam diskusi dengan tema "Politik Ribut DPR" di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 November 2014. Mahfudz menilai adanya mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR yang diketuai politikus Partai Golongan Karya, Setya Novanto, bisa berimbas pada pembahasan anggaran.
Menurut dia, kementerian atau lembaga bisa melaksanakan prgram-programnya bila ada anggaran. Rencananya, pemerintahan Jokowi pada Januari 2015 akan mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan. (Baca: Koalisi Prabowo seperti Kartel Membahayakan)
“Persoalanya, kalau sampai Januari 2015 tidak selesai, pemerintahan akan tersandera,” kata Mahfudz.
Imbas panjangnya, menurut dia, janji-janji Jokowi-Jusuf Kalla saat kampanye presiden lalu tidak bisa direalisasikan secara cepat. “Rakyat akan marah, bukan ke DPR, tapi pemerintah,” ujar Ketua Komisi Pertahanan DPR itu.
Kemarin, fraksi partai anggota Koalisi Jokowi yang terdiri atas Fraksi PDIP, Fraksi Hanura, Fraksi PKB, Fraksi NasDem, dan Fraksi PPP menggelar sidang paripurna dan membentuk pimpinan DPR tandingan. Mereka menyatakan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR yang diketuai Setya Novanto lantaran merasa aspirasinya tidak pernah diakomodasi. (Baca: Yusril Sarankan Jokowi Atasi Krisis di DPR)
LINDA TRIANITA
Terpopuler
MA Tolak Lantik Pimpinan DPR Tandingan
Haji Lulung: Urusan dengan Ahok Belum Selesai
Curhat Fadli Zon dan Hinaan Jilbab di Twitter
Konflik PPP, Haji Lulung: Romi Itu Bodoh
80 Persen Buku Rektor UIN Malang Diduga Jiplakan
