TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari koalisi pro-Jokowi mengatakan lobi-lobi mekanisme pemilihan ketua komisi di DPR berjalan alot. Penyebabnya, pimpinan DPR menginginkan pemilihan ketua komisi dilakukan dalam bentuk paket, bukan musyawarah mufakat.
"Sepertinya pimpinan dan koalisi pro-Prabowo masih keberatan kalau, misalnya, pimpinan itu dibikin proporsional musyawarah mufakat," kata Miriam S. Hariani dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat pada wartawan seusai rapat, Selasa, 14 Oktober 2014. (Baca: Ketua DPR: Pemilihan Pimpinan Komisi Agenda Akhir)
Miriam mengatakan keinginan untuk langsung memilih ketua komisi lewat sistem paket digagas oleh pimpinan DPR dari koalisi pro-Prabowo. "Jadi, sepertinya, dalam tanda kutip, ada keinginan dari mereka untuk paket. Tapi kan kami menolak," kata Miriam.
Menurut Miriam, pimpinan menjanjikan forum musyawarah sekali lagi sebelum paripurna. Namun kepastian tentang forum itu masih menjadi tanda tanya bagi Miriam. Sebab, pimpinan terlanjur mengetok palu, padahal anggota rapat masih sibuk menyantap hidangan makan siang.
"Maunya kami konsultasi dulu seperti ini, musyawarah, tapi sepertinya dingin saja menanggapinya," kata Miriam (Baca: Ketua DPR: Jumlah Komisi Tetap 11)
Anggota Fraksi Partai Indonesia Perjuangan, Aria Bima, membenarkan rapat konsultasi memang menyepakati kesempatan lobi sekali lagi sebelum pemilihan digelar. "Nanti akan diadakan lobi lagi pimpinan Dewan dan pimpinan fraksi untuk menentukan jalan musyawarah mufakat di dalam sistem paket. Setelah Rabu, ya," ujar Aria.
PDIP, tutur dia, memang termasuk pihak yang menginginkan pemilihan digelar secara musyawarah mufakat. Sebab, kata Aria, voting dilakukan jika musyawarah gagal mencapai mufakat.
Menurut dia, PDIP siap melakukan musyawarah dengan fraksi lain. "Paketnya yang dimusyawarahkan. Komposisinya diambil secara musyawarah. Kalau enggak, voting," ujar Aria. Namun, hingga rapat konsultasi usai, belum ada titik temu antara dua pihak yang berseberangan.
Rapat hari ini, tutur Aria, akhirnya hanya mengesahkan satu agenda yang pasti, yakni soal jumlah komisi. Selanjutnya, soal pemilihan pimpinan komisi, nama-namanya bakal diumumkan saat paripurna nanti. Baru kemudian nama-nama tersebut dikembalikan ke komisi untuk dilakukan pemilihan.
Dalam kondisi saat ini, ujar Aria, cukup sulit bagi PDIP dan anggota koalisi pro-Jokowi lainnya untuk mendapat kursi pimpinan komisi. Menurut dia, PDIP bisa saja kembali kehilangan kesempatan emas mengisi kursi pimpinan. "Mungkin," kata Aria.
FEBRIANA FIRDAUS
Baca juga:
Rabu,Polisi Gelar Perkara Lamborghini Hotman Paris
Berkas Novel FPI Siap Dilimpahkan ke Kejaksaan
Pergerakan IHSG Diperkirakan Tertahan
Sopir Bus Maut Harapan Jaya Melarikan Diri
