Incar Kursi Pimpinan MPR, PPP Membelot ke Koalisi Jokowi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Fraksi PPP, Irgan Chairul Mahfiz (ketiga kiri) mengangkat tangan bersama perwakilan pimpinan fraksi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) usai tandatangani perjanjian antara PPP dan KIH di ruangan fraksi PPP, lantai 15 Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Oktober 2014. PPP akhirnya menentukan sikap bergabung dalam paket yang diajukan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam proses pemilihan ketua dan wakil ketua MPR periode 2014-2019. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Fraksi PPP, Irgan Chairul Mahfiz (ketiga kiri) mengangkat tangan bersama perwakilan pimpinan fraksi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) usai tandatangani perjanjian antara PPP dan KIH di ruangan fraksi PPP, lantai 15 Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Oktober 2014. PPP akhirnya menentukan sikap bergabung dalam paket yang diajukan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam proses pemilihan ketua dan wakil ketua MPR periode 2014-2019. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Kadir Karding, mengatakan Partai Persatuan Pembangunan akan bergabung dengan koalisi pro-Joko Widodo. Alasannya, keinginan PPP mendapat posisi dalam paket pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat tak terwujud. "Seratus persen PPP bergabuung dengan Koalisi Indonesia Hebat," kata Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 7 Oktober 2014. (Baca: Paripurna MPR, Koalisi Prabowo Banyak Interupsi dan Lawan Kubu Prabowo, Mega-Jokowi Bisa Kalah 5-0)

    Karding mengatakan paket lima pimpinan MPR ini terdiri atas ketua yang berasal dari senator. Sedangkan jajaran wakil ketua, ujar dia, terdiri atas perwakilan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, dan Partai Persatuan Pembangunan. Partai pendukung Jokowi yang tak menjadi kandidat pimpinan MPR adalah Partai Hati Nurani Rakyat. (Baca: Koalisi Jokowi Sukses Rayu DPD, Siapa Dalangnya? dan Berebut Ketua MPR, DPD Tetap Kompak Satu Nama)

    "Hanura luar biasa, mau legowo dengan masuknya PPP," kata Karding. Dia mengatakan koalisi pendukung Jokowi menginginkan pemilihan pimpinan MPR dilakukan secara musyawarah mufakat, namun rencana itu mungkin sulit terwujud karena koalisi pro-Prabowo Subianto menolak usul itu. Karding mengatakan pemilihan mungkin akan dilakukan melalui voting atau pemungutan suara, seperti mekanisme pemilihan pimpinan DPR. (Baca: Rupiah Jeblok bila Koalisi Prabowo Kuasai MPR dan Pemilihan Pimpinan MPR Ditunda Besok)

    Legislator dari Hanura, Syarifuddin Suding, mengatakan partainya rela melepas kursi pimpinan MPR agar tak terjadi polemik seperti dalam pemilihan pimpinan DPR lalu. Pemilihan pimpinan DPR dua pekan lalu berujung keluarnya koalisi pro-Jokowi dari ruang sidang paripurna lantaran merasa tidak diakomodasi. Dia mengatakan tak ada jabatan atau posisi lain yang diterima partainya atas kerelaan ini. (Baca: Koalisi Jokowi Pesimis Paket Pimpinan MPR Diterima dan DPD Pilih Oesman Sapta sebagai Pimpinan MPR)

    Suding menyatakan Hanura sudah banyak berkeringat dalam pemilihan presiden lalu. Juga saat melobi para senator. "Meski Pak Wiranto (Ketua Umum Hanura) kemarin menjadi komandan untuk melobi DPD, kami benar-benar rela menyerahkan posisi calon pimpinan MPR ," kata Suding. (Baca: MK Tunda Sidangkan Pasal Pemilihan Ketua MPR dan Cara Gerindra, Demokrat, dan PPP Bagi Kursi di DPR dan MPR)

    SUNDARI SUDJIANTO

    Berita Terpopuler:
    JK Bantah Mega Tidak Mau Bertemu SBY
    Investor Tunggu Sikap Politik Megawati
    Rupiah Jeblok bila Koalisi Prabowo Kuasai MPR
    Soal Pilkada DPRD, Gubernur PDIP Ini Lapor PBB


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.