Jumat, 16 November 2018

Gugat UU Pilkada, SBY Dianggap Sumpah Palsu

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga Indonedia di New York melakukan demonstrasi menyatakan kekecewaan mereka terhadap SBY, yang sedang berkunjung ke Amerika, terkait lolosnya RUU Pilkada tidak langsung, New York, 27 September 2014. Koleksi Khusus/Dok. TEMPO

    Warga Indonedia di New York melakukan demonstrasi menyatakan kekecewaan mereka terhadap SBY, yang sedang berkunjung ke Amerika, terkait lolosnya RUU Pilkada tidak langsung, New York, 27 September 2014. Koleksi Khusus/Dok. TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengajukan gugatan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah menuai kecaman. "Sumpah untuk mengajukan judicial review (uji materi) itu palsu," kata Ray Rangkuti, pegiat Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, dalam sebuah acara diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 28 September 2014. (Baca: 2 Alasan Lucu Soal SBY Gugat UU Pilkada

    Ray menilai sumpah SBY itu itu lanjutan dari drama politik yang tengah dimainkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat tersebut. Semua pernyataan SBY baik melalui jaringan media berbagi video, YouTube, maupun langsung ke media-media sama sekali tidak memiliki kesungguhan. (Baca: Membaca Tujuan Akhir UU Pilkada Versi Prabowo)

    Dengan kekuasaan dan kedudukannya sebagai presiden, menurut Ray, seharusnya SBY bisa mencegah pengesahan UU ini. Hanya kekuatan resmi presiden yang dapat memblok sebelum RUU disahkan. "Dia bisa memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk tidak membahas, kalau memang niat," kata Ray.

    Partai Demokrat mundur dari pemungutan suara dalam sidang paripurna pengesahan revisi UU Pilkada, Jumat, pekan lalu. Dengan mundurnya Demokrat, undang-undang pilkada akhirnya disahkan. Salah satu pasal dalam undang-undang itu adalah mengesahkan pemilihan kepala daerah lewat DPRD. (Baca: UU Pilkada, Netizen Minta SBY Stop Bersandiwara)

    Sejumlah lembaga masyarakat bereaksi keras terhadap langkah Demokrat itu. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, misalnya, tengah membuat gerakan untuk mengajukan gugatan ke MK ihwal UU Pilkada ini. Mereka mengumpulkan fotokopi KTP bagi mereka yang ingin mengajukan uji materi ke MK.

    Dalam akun media sosial Twitter miliknya, Presiden SBY menyatakan keberatan untuk menandatangani undang-undang tersebut. "Sebagai presiden, saya berat untuk tanda tangani undang-undang ini karena merebut hak rakyat," cuit SBY melalui akunnya, @SBYudhoyono, Sabtu dinihari, 27 September 2014. (Baca: Pengamat: RUU Pilkada Balas Dendam Kubu Prabowo)

    Bagi SBY, kepala daerah harus tetap dipilih langsung oleh masyarakat, tapi dengan sepuluh syarat. "Tanpa 10 perbaikan besar, pilkada langsung juga akan mengandung banyak masalah, seperti korupsi, yang kita lihat selama 10 tahun ini," kata SBY melanjutkan seperti yang kutip dari akun Twitter-nya. (Baca: Pilkada, PPP: Demokrat Mainkan Skenario Prabowo)

    URSULA FLORENE SONIA

    Topik terhangat:
    Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD | Parkir Meter | IIMS 2014

    Berita terpopuler lainnya:
    UU Pilkada Tak Berlaku di Empat Daerah Ini
    PPP Sebut 3 Kesalahan Vital Koalisi Jokowi-JK
    Istri Gus Dur: Nikah Beda Agama Lebih Baik dari...

    Ketua MPR: Agenda Reformasi Dibajak Wakil Rakyat!


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Agar Merpati Kembali Mengangkasa

    Sebelum PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) berpotensi kembali beroperasi, berikut sejumlah syarat agar Merpati Airlines dapat kembali ke angkasa.