Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ruhut Ajak PDIP Barter Pimpinan DPR dengan MPR

image-gnews
Anggota fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul (kanan) berjabat tangan dengan Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso dan anggota fraksi PDIP Maruarar Sirait (kiri), saat mengikuti dialektika demokrasi, di Gedung MPR/DPR, Jakarta. TEMPO/Imam Sukamto
Anggota fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul (kanan) berjabat tangan dengan Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso dan anggota fraksi PDIP Maruarar Sirait (kiri), saat mengikuti dialektika demokrasi, di Gedung MPR/DPR, Jakarta. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan partainya tak keberatan bila kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat diduduki politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). “Secara prinsip, kami tak keberatan PDIP jadi ketua karena kami pernah merasakannya,” kata Ruhut saat dihubungi, Selasa, 25 Agustus 2014. (Baca: Dukung Puan, PDIP Lobi PAN dan Golkar)

Menurut Ruhut, PDIP sangat layak mendapatkan kursi Ketua DPR karena telah berhasil meraih suara tertinggi pada pemilu 9 Juli lalu. Penghargaan pada PDIP, menurut Ruhut, sama dengan yang diterima Demokrat saat memenangi pemilu pada 2009 lalu. Saat itu Demokrat otomatis menjadi Ketua DPR, sedangkan partai koalisi pendukung mengisi posisi Wakil Ketua DPR. (Baca: Partai Koalisi Prabowo Jegal PDIP Jadi Ketua DPR)

Meski begitu, Ruhut meminta PDIP tetap tunduk dengan keputusan DPR yang telah mengesahkan revisi atas Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Dalam revisi itu, kursi Ketua DPR tak lagi otomatis diberikan kepada partai pemenang pemilu, tetapi melalui mekanisme voting. “Sampai ada putusan atas uji materi UU MD3, semua pihak tentu harus tunduk pada aturan baru,” ujar Ruhut.

Mengenai pemilihan Ketua DPR nanti, Ruhut mengatakan, partainya sangat berpeluang mendukung PDIP. Bila merujuk pemilihan Ketua DPR 2009 lalu, persahabatan PDIP dan Demokrat, kata Ruhut, cukup dekat. (Baca: Puan Maharani Berharap SBY dan Mega Berdamai.) Buktinya, Demokrat memberi kesempatan PDIP untuk menjadi Ketua MPR. Bentuk kerja sama ini, kata dia, bisa saja terulang kembali pada pemilihan pimpinan DPR Oktober nanti. “Kalau kami diberi kursi Ketua MPR, kami akan berterima kasih sekali,” katanya. 

Namun Ruhut menyatakan sikap resmi partai mengenai koalisi tetap bergantung pada keputusan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Rencananya SBY akan bertemu dengan Jokowi awal September mendatang di Bali. “Kami tunggu saja apa hasil pembicaraannya,” ucap Ruhut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat ini Demokrat menjadi satu-satunya partai yang mengaku tak terikat dengan salah satu kubu peserta pemilihan presiden dengan jumlah kursi DPR sebanyak 61. Sedangkan kubu pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki 207 kursi. Jumlah ini jauh di bawah Koalisi Merah Putih yang memiliki 292 kursi, yang menjagokan Golkar untuk posisi Ketua DPR.

IRA GUSLINA SUFA

Terpopuler:
Polisi Panggil Pengurus Gerindra Soal Garuda Merah
Ini Saran Komnas HAM kepada Tim Advokasi Prabowo
Masuk Bursa Wali Kota Depok, Tifatul Direspons Negatif
Lusa, PTUN Akan Jatuhkan Vonis Gugatan Prabowo

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komnas HAM Minta Komisi III DPR Panggil Pemerintah dan BP Batam soal Konflik Rempang

11 jam lalu

Sebuah masjid berada di dekat lahan yang rencananya akan dijadikan tempat relokasi warga di Tanjung Banon, Sembulang, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 27 September 2023. Sebanyak 700 KK warga yang terdampak relokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City Pulau Rempang tahap pertama akan mendapatkan hunian baru dengan tipe 45 senilai Rp120 juta dengan luas tanah maksimal 500 meter persegi. ANTARA/Teguh Prihatna
Komnas HAM Minta Komisi III DPR Panggil Pemerintah dan BP Batam soal Konflik Rempang

Perkara di Rempang, kata Sahroni, hanya bisa dilakukan dengan humanis oleh pemerintah pusat dan daerah.


Inosentius Samsul: Satu Data Meniscayakan Integrasi Antar-Lembaga

12 jam lalu

Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul dalam foto bersama usai mengikuti Seminar Nasional (Semnas) di Jakarta, Jumat (22/9/2023). Foto: Hira/nr
Inosentius Samsul: Satu Data Meniscayakan Integrasi Antar-Lembaga

Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul menekankan satu data meniscayakan adanya integrasi antar-lembaga yang menjadi 'produsen' dari data itu sendiri.


Komisi VI Dorong Enam 'Subholding' PT Pertamina Tingkatkan Manajemen dan Digitalisasi

12 jam lalu

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan enam direktur utama dari enam subholding di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2023). Foto: Oji/nr
Komisi VI Dorong Enam 'Subholding' PT Pertamina Tingkatkan Manajemen dan Digitalisasi

Komisi VI Dorong Enam 'Subholding' PT Pertamina Tingkatkan Manajemen dan Digitalisasi


Komisi III DPR RI Bantah Tidak Sensitif soal Polemik Pulau Rempang

13 jam lalu

Bendahara Umum (Bendum) Partai Nasional Demokrat atau NasDem Ahmad Sahroni saat hendak melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal ucapan Anies Baswedan bakal pilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres ke Bareskrim Polri, Senin, 4 September 2023 Tempo/Eka Yudha Saputra
Komisi III DPR RI Bantah Tidak Sensitif soal Polemik Pulau Rempang

Komisi III DPR RI bantah kritikan bahwa komisinya tidak sensitif soal konflik Rempang. Pemanggilan para pihak yang berkonflik di Rempang akan dijawalkan segera.


Revisi UU IKN Akan Disahkan dalam Rapat Paripurna Pekan Depan

2 hari lalu

Pimpinan Komisi II Ahmad Doli Kurnia saat ditemui usai Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan pemerintah tentang Ibukota Nusantara di Gedung Nusantara, Selasa, 19 September 2023. TEMPO/Han Revanda Putra
Revisi UU IKN Akan Disahkan dalam Rapat Paripurna Pekan Depan

Revisi UU IKN akan dibawa ke rapat paripurna pekan depan. Beberapa pasal diubah dan disesuaikan.


Fraksi Gerindra DPR Tegaskan Pengesahan RUU ASN Solusi Terbaik Untuk Honorer

2 hari lalu

Fraksi Gerindra DPR Tegaskan Pengesahan RUU ASN Solusi Terbaik Untuk Honorer

Fraksi Partai Gerindra DPR RI, dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap pengesahan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)


Jadi Hakim MK, Arsul Sani Diminta Segera Mundur dari DPR dan Pimpinan Partai

2 hari lalu

Calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 26 September 2023. Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap tujuh orang calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggantikan posisi Wahiduddin Adams. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jadi Hakim MK, Arsul Sani Diminta Segera Mundur dari DPR dan Pimpinan Partai

Arsul Sani resmi terpilih jadi Hakim MK. diminta segara mengajukan pengunduran diri dari DPR RI dan pimpinan partai.


Revisi UU ASN Masuk ke Tahap Pengambilan Keputusan Tingkat I

2 hari lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas di acara Town Hall Meeting Transformasi Riset dan Inovasi Menuju Indonesia Emas 2024 di Auditorium Gedung BJ Habibie, Jakarta, Selasa, 5 September 2023.Foto: Maria Fransisca Lahur
Revisi UU ASN Masuk ke Tahap Pengambilan Keputusan Tingkat I

Revisi UU ASN akhirnya dibahas pada rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I antara pemerintah dengan DPR.


Profil Arsul Sani, Calon Hakim MK Usulan DPR

2 hari lalu

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani. Foto: Jaka/rni
Profil Arsul Sani, Calon Hakim MK Usulan DPR

Arsul Sani terpilih secara aklamasi oleh Komisi III DPR sebagai calon Hakim MK. Ini profilnya.


Penjelasan Bambang Pacul soal Permintaan ke Calon Hakim MK agar Konsultasi Sebelum Putus Perkara

2 hari lalu

Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto, menemui wartawan usai Gelar Uji Kelayakan Calon Hakim MK di Kompleks Senayan pada Senin, 25 September 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
Penjelasan Bambang Pacul soal Permintaan ke Calon Hakim MK agar Konsultasi Sebelum Putus Perkara

Bambang Pacul menyatakan tak bermaksud menganggu independensi Hakim MK.