Tak Ada Pengerahan Massa Buruh dari Bekasi ke MK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa menghadang truk meriam air polisi saat unjuk rasa di gerbang tol Pasteur, Bandung, Jawa Barat, 18 Agustus 2014. Adegan ini merupakan simulasi penanganan massa jelang keputusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilihan presiden. TEMPO/Prima Mulia

    Massa menghadang truk meriam air polisi saat unjuk rasa di gerbang tol Pasteur, Bandung, Jawa Barat, 18 Agustus 2014. Adegan ini merupakan simulasi penanganan massa jelang keputusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilihan presiden. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Bekasi - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tak mengerahkan massa ke gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Elemen buruh yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta beraktivitas seperti biasa.

    "Percuma, sudah tidak ada manfaatnya (aksi)," kata Ketua FSPMI Kabupaten Bekasi Obon Tabroni pada Tempo, Kamis, 21 Agustus 2014. Pihaknya kini fokus pada pembahasan kenaikan upah buruh untuk 2015. (Baca: Jelang Putusan MK, Transjakarta Beroperasi Normal)

    Menurut Obon, aksi ke gedung MK tak akan mempengaruhi putusan hakim. Karena itu, apa pun keputusannya, pihaknya menerima. "Kecuali aksi waktu awal-awal sidang," ujarnya.

    Ia mengatakan jika ada buruh yang datang ke Jakarta, maka itu merupakan inisiatif sendiri. Menurut Obon, secara organisasi, tak ada arahan untuk turun ke jalan melakukan aksi di gedung MK. "Tidak ada pengerahan massa," ujarnya. (Baca: Begini Pengamanan Hakim Konstitusi MK)

    Hari ini, pukul 14.00 WIB, MK akan membacakan putusan terhadap hasil sengketa pemilihan presiden 9 Juli lalu. Sedangkan, FSPMI merupakan elemen buruh yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta. (Baca juga: Jelang Putusan MK, Pintu Masuk Jakarta Diperketat)

    ADI WARSONO

    BERITA TERKINI

    Jelang Putusan MK, Rumah Polonia Ramai Rapat
    Jelang Putusan MK, Transjakarta Beroperasi Normal
    Ini Jawaban Ketua Komisi II DPR soal Pansus Pemilu
    Armida : Perubahan RAPBN 2015 Sangat Mungkin


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.