TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Intelkam Mabes Polri Brigadir Jenderal Suparmi Suparto menyarankan pembentukan undang-undang baru untuk membendung gerakan radikalisme seperti Islamic State of Irak and Syria atau negara Islam Irak dan Suriah di Indonesia. "Sudah saatnya di Indonesia perlu adanya UU yang mengatur masalah perlindungan terhadap negara," katanya saat seminar di kantor Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Sabtu, 9 Agustus 2014. (Baca: Bendera ISIS Berkibar di Samping Kantor Polisi)
Menurut Suparmi, setelah pengeboman World Trade Center pada 11 September 2001, Amerika Serikat membuat UU yang lebih keras daripada sebelumnya yang menentang UU subversif. Demikian juga, kata dia, di Malaysia dengan ISA (Internal Security Act). "Indonesia tidak memiliki UU yang memberikan perlindungan terhadap rencana aksi kekerasan, separatisme, terorisme, seperti intimidasi serta power presure," ujarnya. (Baca: Ratusan Warga Bima Dibaiat Dukung ISIS)
Suparmi juga menyarankan agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tegas mengimplementasikan UU Imigrasi terhadap pencabutan hak warga negara Indonesia yang mendukung pemberontakan/kejahatan di negara sahabat (asas resiprokal). Serta perlu peninjauan visa on arrival dari negara Timur Tengah, seperti Turki dan Afganistan, untuk memudahkan pemantauan perjalanan WNI. (Baca: Cara Pendukung ISIS Berjihad ke Timur Tengah)
Cara lainnya, kata dia, duta besar Indonesia di Timur Tengah agar tidak lagi mengeluarkan surat perjalanan laksana paspor. Serta melakukan pengawasan ketat terhadap semua WNI yang pergi ke negara konflik. (Baca: BNPT: Waspadai Transfer Ilmu Pembuatan Bom ISIS)
Gerakan ISIS di Indonesia mulai muncul sejak bulan lalu. Belakangan, muncul video ajakan untuk masuk ISIS di YouTube yang tersebar di Indonesia. Bahkan sudah ada beberapa pembaiatan di sejumlah daerah. Abu Bakar Ba'asyir, terpidana terorisme yang sedang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan pun dikabarkan telah membaiat 20-an narapidana terorisme untuk bergabung dengan ISIS.
LINDA TRIANITA
Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi
Berita terpopuler lainnya:
Ketua Gerindra Jakarta Ancam Culik Ketua KPU
SBY Buka Suara Soal Pencopotan KSAD Budiman
Golkar Bisa di Luar Pemerintahan, Begini Caranya