Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenpera Ancam Cabut Izin Pengembang Tak Patuh

image-gnews
Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz memberikan sambutan dalam wisuda sarjana sekolah tinggi ilmu tarbiyah Desa Bulurejo, Jombang, Jawa Timur, (23/6). Kemenpera tahun ini sampai 2014 menargetkan bisa menuntaskan 1,5 juta pembagunan rumah swadaya dari total 4,8 juta rumah tidak layak huni yang tersebar di 33 provinsi. ANTARA/Syaiful Arif
Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz memberikan sambutan dalam wisuda sarjana sekolah tinggi ilmu tarbiyah Desa Bulurejo, Jombang, Jawa Timur, (23/6). Kemenpera tahun ini sampai 2014 menargetkan bisa menuntaskan 1,5 juta pembagunan rumah swadaya dari total 4,8 juta rumah tidak layak huni yang tersebar di 33 provinsi. ANTARA/Syaiful Arif
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan Djan Faridz mengancam akan mencabut izin pengembang yang tak memenuhi aturan hunian berimbang. Bila terjadi kekurangan pasokan hunian akibat pencabutan izin itu, Kemenpera menyatakan pemerintah siap membangun rumah.

“Pemerintah yang akan membangun rumah bila pengembang disegel semua,” kata Agus Sumargiarto, Deputi Pengembangan Kawasan Kemenpera, ketika dihubungi Tempo pada Ahad, 22 Juni 2014.

Menurut Agus, pencabutan izin tidak akan dilakukan oleh Kemenpera, melainkan diserahkan ke pemerintah daerah setempat. Bila pengembang berkomitmen akan membangun hunian berimbang, izin akan dikembalikan. “Kami akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait hal ini,” kata Agus lagi.

Presiden Direktur PT HK Realtindo Putut Ariwibowo menuturkan belum mendapat pemberitahuan apa pun, baik dari Kemenpera maupun pemerintah daerah tentang ancaman pencabutan izin ini.

Menurut dia, PT HK Realtindo saat ini sedang menyiapkan laporan untuk Kemenpera terkait aktivitas perusahaannya dalam memenuhi aturan hunian berimbang. “Kami sudah siapkan 100-200 unit rumah susun sederhana yang siap dipasarkan tahun ini,” kata Putut.

Salah satu alasan pengembang kesulitan membangun hunian berimbang adalah ketersediaan tanah dan harganya yang terus melambung, terutama untuk daerah DKI Jakarta. Dalam aturan hunian berimbang disebutkan pengembang yang membangun hunian mewah juga harus membangun hunian untuk kelas menengah dan bawah dengan proporsi 1:2:3.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Biaya pembangunan rumah sederhana itu bisa lebih tinggi dibanding harga maksimal yang ditetapkan pemerintah,” tutur Ishak Chandra, Managing Director Corporate Strategy Sinar Mas Land.

Menanggapi hal ini, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo mengatakan bahwa subsidi silang harus dilakukan pengembang bila tak ingin merugi karena membangun rumah sederhana. “Penetapan harga rumah sederhana disesuaikan dengan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah. Prinsipnya subsidi,” ujar Sri.

MOYANG KASIH DEWIMERDEKA

Berita lain:
Jokowi Siapkan Pertanyaan Khusus untuk Prabowo
Satelit Pantau 250 Hotspot, Riau Kembali Terancam
Timnas Senior Menang 4-0 Atas Timnas Pakistan
Kafe Bercorak Nazi di Bandung Kembali Dibuka
53 Seniman Bandung Gelar Karya Revolusi Mental
Ahok Tolak Pemberian Infinite Card dari Mall 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kisruh Rumah Dinas Puspiptek, Pensiunan Peneliti Pernah Laporkan BRIN ke Kejaksaan Agung

3 hari lalu

Ratusan warga Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang Selatan unjuk rasa di depan kantor BRIN di Serpong, Selasa 23 April 2024. (TEMPO/Muhammad Iqbal)
Kisruh Rumah Dinas Puspiptek, Pensiunan Peneliti Pernah Laporkan BRIN ke Kejaksaan Agung

Penghuni rumah dinas Psupiptek Serpong mengaku pernah melaporkan BRIN ke Kejaksaan Agung atas dugaan penyalahgunaan aset negara


Laba Bersih BTN Kuartal I 2024 Tumbuh 7,4 Persen, Tembus Rp 860 M

8 hari lalu

Dua anak tengah sibuk melihat telepon genggam melintas di area perumahan bersubsisdi dikawasan Celengsi, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 17 Februari 2024. Seperti diketahui, secara total, KPR BTN tumbuh 10,4 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp257,92 triliun pada tahun 2023.  TEMPO/Tony Hartawan
Laba Bersih BTN Kuartal I 2024 Tumbuh 7,4 Persen, Tembus Rp 860 M

BTN mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 7,4 persen menjadi Rp 860 miliar pada kuartal I 2024.


Pria Bermobil Kepergok Curi Bra Wanita di Perumahan Discovery Bintaro Tangerang Selatan

28 hari lalu

Ilustrasi pencurian atau pembobolan rumah. chronicle.co.zw/
Pria Bermobil Kepergok Curi Bra Wanita di Perumahan Discovery Bintaro Tangerang Selatan

Seorang pria pengendara minibus berwarna putih kepergok mencuri pakaian dalam atau bra milik warga. Aksi tersebut dilakukan di Perumahan Discovery Bintaro.


Harga Rumah Naik Terus, Bagaimana Cara Belinya? Simak Tipsnya

36 hari lalu

Seperti yang diketahui, kini harga rumah naik terus. Lalu, bagaimana cara membelinya? Simak beberapa tipsnya berikut ini. Foto: Canva
Harga Rumah Naik Terus, Bagaimana Cara Belinya? Simak Tipsnya

Seperti yang diketahui, kini harga rumah naik terus. Lalu, bagaimana cara membelinya? Simak beberapa tipsnya berikut ini.


Dirut BTN Targetkan Laba Bersih Rp 3,8 Triliun pada 2024

44 hari lalu

Nixon Napitupulu. Instagram BTN
Dirut BTN Targetkan Laba Bersih Rp 3,8 Triliun pada 2024

BTN mengklaim memperoleh laba pada 2023 sebesar Rp 3,5 triliun dari kehati-hatian penyaluran kredit cost of credit.


Basuki Hadimuljono Soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran: Bagus, tapi Belum Dibahas

51 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin dan Bupati Bogor Iwan Setiawan meninjau pembangunan Bendungan Cibeet dan penanganan Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2023 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 17 September 2023. ANTARA/HO Pemprov Jawa Barat
Basuki Hadimuljono Soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran: Bagus, tapi Belum Dibahas

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku belum ada pembicaraan soal program tiga juta rumah yang diusung pemerintah baru.


Lowongan Kerja di SMF Indonesia, Lulusan Hukum dan Akuntansi Bisa Melamar

53 hari lalu

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Dok. SMF
Lowongan Kerja di SMF Indonesia, Lulusan Hukum dan Akuntansi Bisa Melamar

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tbk. atau SMF Indonesia membuka lowongan kerja pada bulan ini.


Sebut BTN Contoh Bank Sehat dengan Laba Bersih Rp 3,5 Triliun, Erick Thohir Wanti-wanti Ini ke Direksi dan Komisaris

3 Maret 2024

Peluncuran logo baru Bank Tabungan Negara (BTN) di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (3/3/2024). ANTARA/HO-BTN
Sebut BTN Contoh Bank Sehat dengan Laba Bersih Rp 3,5 Triliun, Erick Thohir Wanti-wanti Ini ke Direksi dan Komisaris

Erick Thohir berharap BTN bisa turut membangun ekosistem pembangunan perumahan yang solutif untuk membantu mengatasi backlog perumahan.


Bamsoet Dorong Pemenuhan Perumahan Rakyat

28 Februari 2024

Bamsoet Dorong Pemenuhan Perumahan Rakyat

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, dipercaya menjadi Dewan Pembina Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).


Sri Mulyani Pastikan Insentif PPN Pembelian Rumah Rp 5 Miliar Berlanjut Tahun Ini

30 Januari 2024

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI saat memberikan keynote speech dalam agenda Indonesia Infrastructure Finance's Anniversary Dialogue bertema The Dynamics of Sustainable Infrastructure Financing and Its Roles In Achieving Food Security  yang dihelat pada Senin, 29 Januari 2024 di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan. TEMPO/Adinda Jasmine
Sri Mulyani Pastikan Insentif PPN Pembelian Rumah Rp 5 Miliar Berlanjut Tahun Ini

Sri Mulyani mengatakan saat ini Kementerian Keuangan sedang mengurus regulasinya.