Jokowi: Komunikasi Pusat dan Daerah Harus Rutin Digelar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Joko Widodo. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Joko Widodo. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah seharusnya lebih sering dilakukan. Menurut calon presiden yang diusung koalisi PDI Perjuangan, NasDem, PKB, dan Hanura itu, acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) V Tim Pengendali Inflasi Daerah yang berlangsung di Hotel Grand Sahid, Rabu, 21 Mei 2014, merupakan salah satu bentuk komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.

    "Menurut saya, komunikasi seperti ini harus rutin dilakukan. Kalau bisa setiap bulan, bukan setiap tahun seperti ini," kata Jokowi, sapaan akrabnya, saat berbicara dalam Rakornas tersebut.

    Jokowi diberi kesempatan untuk memaparkan pandangannya tentang cara mengatasi inflasi. Mantan Wali Kota Solo, Jawa Tengah, itu pun bercerita tentang kunjungan kerjanya ke sejumlah daerah.

    Menurut Jokowi, kunjungan untuk melakukan kerja sama dengan beberapa pemerintah daerah itu bertujuan menekan laju inflasi di Jakarta. Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sulawesi Selatan, dilakukan kerja sama terkait dengan distribusi beras, ikan, dan daging sapi guna memasok kebutuhan di Jakarta.

    "Saya kaget sekali ada surplus beras 2,6 juta ton di sana. Sedangkan di Jakarta kehabisan. Dalam hitungan jam, kami datangkan beras dari sana ke Jakarta, meski ngutang dulu," ujarnya.

    Jokowi juga menjalin kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kerja sama dengan kedua provinsi itu terkait dengan distribusi daging ayam dan sapi. "Di Lampung juga melimpah sayur dan buah-buahan," ucapnya.

    Menurut Jokowi, kerja sama ekonomi antardaerah perlu dilakukan. Dengan kerja sama semacam itu, kebutuhan di suatu daerah bisa diisi oleh daerah lain sebelum memutuskan untuk melakukan impor.

    ERWAN HERMAWAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe