Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemeriksaan Prabowo dan Kivlan Didesak Sebelum Pilpres

image-gnews
Keluarga korban kasus penghilangan paksa di gedung DPR, Jakarta, Senin (28/9). DPR merekomendasikan Presiden segera membentuk Pengadilan HAM Adhoc untuk mengungkap tragedi penculikan dan pembunuhan sejumlah aktivis periode 1997-1998. TEMPO/Imam Sukam
Keluarga korban kasus penghilangan paksa di gedung DPR, Jakarta, Senin (28/9). DPR merekomendasikan Presiden segera membentuk Pengadilan HAM Adhoc untuk mengungkap tragedi penculikan dan pembunuhan sejumlah aktivis periode 1997-1998. TEMPO/Imam Sukam
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti meminta Kejaksaan Agung segera memanggil dan memeriksa mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zein serta bekas Panglima Komando Cadangan Strategis Prabowo Subianto. Pemeriksaan tersebut terkait dengan kasus penghilangan aktivis semasa 1997–1998. 

"Saat bertemu Pepabri (Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri), Prabowo mengaku siap diklarifikasi. Ini saatnya," kata Poengky setelah bertemu dengan Jaksa Agung Basrief Arief di Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Mei 2014.

Pemeriksaan terhadap keduanya, menurut Poengky, harus dilakukan sebelum pemilihan umum presiden Juli mendatang. Ia khawatir mereka bakal semakin sulit diperiksa jika Kejaksaan Agung terus menunda-nunda. "Kalau Prabowo jadi presiden kan Kejaksaan Agung tak akan bisa memanggil dan memeriksa," ucapnya. "Posisi jaksa agung berada di bawah presiden."

Poengky berpendapat, Kejaksaan Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bisa mengorek informasi dari Kivlan untuk menemukan lokasi hilangnya para aktivis belasan tahun yang lalu. Dalam sebuah wawancara di satu televisi swasta, Kivlan mengaku tahu lokasi penyekapan dan kondisi sejumlah aktivis yang hilang. Adapun, kepada Prabowo, kata Poengky, Kejaksaan perlu meminta klarifikasi atas tuduhan keterlibatan dia bukan hanya dalam kasus penghilangan paksa aktivis, tapi juga kerusuhan Mei 1998.

Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto tak mau menanggapi permintaan Poengky dan pegiat HAM lain. "Nanti menunggu informasi lengkap teman-teman (pengiat HAM) saja," ucapnya. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Widyo Pramono pun bersikap sama. Kejaksaan, kata dia, akan berkoordinasi dulu dengan Komnas HAM dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. "Pokoknya Pak Jaksa Agung sudah membawa angin segar, tunggu saat yang baik," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

INDRA WIJAYA

Terpopuler

Tepis Fitnah Sara, Kiai NU Kampanye untuk Jokowi 
Jadwal Pemadaman Listrik Jakarta Hari Ini
Ini Skuad Resmi Inggris

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Setara Institute dan INFID Berikan 7 Rekomendasi ke Jokowi dan Presiden Terpilih Soal HAM

13 jam lalu

Presiden Jokowi mengajak Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan makan siang di Istana Negera, para capres kompak mengenakan Batik Parang/Foto: Instagram/Jokowi
Setara Institute dan INFID Berikan 7 Rekomendasi ke Jokowi dan Presiden Terpilih Soal HAM

SETARA Institute bersama INFID mengeluarkan tujuh rekomendasi dalam pemajuan sektor HAM. Pasalnya, sektor HAM era Jokowi mengalami stagnasi.


Jelang 1 Dekade Jokowi, Setara Institute: Indeks HAM Stagnan Bahkan Merosot

13 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan arahan mengenai penanganan Covid-19, di Istana Merdeka, 18 Juni 2020. /Youtube Setpres
Jelang 1 Dekade Jokowi, Setara Institute: Indeks HAM Stagnan Bahkan Merosot

SETARA Institute menyebut selama pemerintahan Presiden Jokowi dua periode, tidak ada kemajuan di sektor HAM. Di skor 3,2.


Hari HAM dan Antikorupsi Sedunia, Usman Hamid: Indonesia Hadapi Resesi Demokrasi

1 hari lalu

Usman Hamid dan Once Mekel berkolaborasi dalam ajang festival musik Amnesty International Indonesia di Pos Bloc, Gedung Filadeli, Pasar Baru, Jakarta, Minggu, 3 Desember 2023. Foto: Istimewa
Hari HAM dan Antikorupsi Sedunia, Usman Hamid: Indonesia Hadapi Resesi Demokrasi

ASDI menggelar acara peringatan Hari HAM dan Antikorupsi Sedunia di kawasan GBK hari ini. Usman Hamid sebut Indonesia hadapi ancaman resesi demokrasi.


Komitmen Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM Menciptakan ASN Kemenkumham

12 hari lalu

Komitmen Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM Menciptakan ASN Kemenkumham

Komitmen Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM Menciptakan ASN Kemenkumham Yang Unggul Berkelas Dunia


Astra Agro Lestari Tanggapi Tuduhan Pelanggaran Lingkungan dan HAM Walhi

12 hari lalu

Foto udara lahan perkebunan kelapa sawit. ANTARA/Wahdi Septiawan
Astra Agro Lestari Tanggapi Tuduhan Pelanggaran Lingkungan dan HAM Walhi

PT Astra Agro Lestari Tbk, anak usaha Astra International, mengeluarkan laporan pihak ketiga menanggapi tuduhan pelanggaran lingkungan dan HAM Walhi.


Koalisi Masyarakat Sipil Desak Majelis Hakim Bebaskan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dari Tuntutan Jaksa

13 hari lalu

Terdakwa dugaan kasus pencemaran nama baik Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Haris Azhar (kiri) dan Fatia Maulidiyanti bersiap menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 4 September 2023. Sidang lanjutan dalam kasus dugaan penghinaan terhadap Luhut Binsar Pandjaitan menghadirkan dua periset Kajian Cepat Koalisi Bersihkan Indonesia, yakni Ahmad Ashov dari Trend Asia dan Iqbal Damanik dari Greenpeace Indonesia. Mereka dihadirkan sebagai saksi meringankan bagi terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Majelis Hakim Bebaskan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dari Tuntutan Jaksa

Koalisi mendesak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur membebaskan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanto dari dakwaan dan tuntutan jaksa.


Profil Craig Mokhiber, Direktur HAM PBB yang Mengundurkan Diri karena Tak Mampu Hentikan Genosida di Gaza

37 hari lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Profil Craig Mokhiber, Direktur HAM PBB yang Mengundurkan Diri karena Tak Mampu Hentikan Genosida di Gaza

Craig Mokhiber mengundurkan diri dengan alasan organisasinya tak mampu menghentikan pembantaian warga Palestina di Gaza oleh Israel


KontraS Ragukan Komitmen Penegakan Hukum dan HAM Cawapres Mahfud Md

51 hari lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD menunjukkan dokumen pendaftaran di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Oktober 2023. TEMPO/Ihsan Reliubun
KontraS Ragukan Komitmen Penegakan Hukum dan HAM Cawapres Mahfud Md

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya meragukan komitmen bakal calon wakil presiden Mahfud Md dalam urusan penegakan hukum dan hak asasi manusia/HAM.


Komnas HAM Berharap Pemilu 2024 Ramah HAM

58 hari lalu

Menko Polhukam Mahfud MD (tengah) didampingi Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kanan) dan Deputi Protokol Pers dan Media Setpres Bey Machmudin bersiap menyampaikan keterangan pers usai bertemu Presiden Joko widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 16 Januari 2023. Presiden Joko Widodo menerima anggota Komnas HAM periode 2022-2027 dan membahas penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu baik yudisial maupun non-yudisial. ANTARA/Sigid Kurniawan
Komnas HAM Berharap Pemilu 2024 Ramah HAM

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, mengatakan pemilu ramah ham adalah kesiapan negara menyediakan sarana prasarana kepada warga.


Apa Tugas Utama PBB?

58 hari lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Apa Tugas Utama PBB?

PBB atau United Nations memiliki tugas penting ketika dunia sedang terjadi konflik, seperti konflik Palestina-Israel saat ini.