Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gubernur Riau Mulai Bangun Dinasti Politik

Editor

Eni Saeni

image-gnews
Annas Maamun, Gubernur Riau. Wikipedia.org
Annas Maamun, Gubernur Riau. Wikipedia.org
Iklan

TEMPO.CO, Riau - Forum Indonesia untuk Transparansi Indonesia (Fitra) Riau menyatakan Gubernur Riau Annas Maamun mulai membangun dinasti politik. Annas, yang belum genap dua bulan menjadi Gubernur Riau, menempatkan beberapa kerabat dekatnya di posisi stategis dalam Pemerintah Provinsi Riau.

"Ini sikap yang tidak profesional dan arogan. Annas terlalu memaksakan kehendak kekuasaannya," kata Koordinator Fitra Riau Usman kepada Tempo, Kamis, 10 April 2014.

Mantan Bupati Kabupaten Rokan Hilir ini pekan lalu memutasi sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Dia menempatkan anak dan menantunya di posisi strategis. Misalnya,  anak kandungnya, Noor Charis Putra, yang baru berusia 27 tahun, diangkat menjadi Kepala Seksi Jalan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Lalu, menantunya, Dwi Agus Sumarno, yang sebelumnya menjabat Kepala Institut Pemerintahan Dalam Negeri Rokan Hilir, diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan Riau.

Tak hanya itu, sejumlah kerabat dekatnya dari Rokan Hilir juga diboyong untuk menempati posisi penting di pemerintah Riau. Contohnya, Sekretaris Daerah Rokan Hilir Wan Amir Firdaus diangkat menjadi Asisten II  Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Lalu Anwar, dokter yang sebelumnya menjabat Kepala Rumah Sakit Umum Rokan Hilir, diangkat menjadi Direktur Utama RSUD Arifin Achmad Pekanbaru. Sedangkan menantunya yang lain, Maman Supryadi, kini menjadi manajer klub sepak bola PSPS Pekanbaru.

Menurut Usman, dinasti politik yang dibangun diprediksi bakal menjadi langkah awal terjadinya korupsi di Riau. "Di mana pun kalau yang namanya korupsi berawal dari terwujudnya sistem dinasti yang dibangun," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan adanya dinasti politik ini, kata Usman, Annas bisa dengan mudah mendelegitimasi protes yang dilakukan oleh komunitas apa pun, "Sehingga Annas akan jadi orang yang antikritik."

Ketika dimintai konfirmasi, Annas Maamun malah menghardik dan mengusir wartawan. "Apa lagi ini, pergi!" ujarnya sembari mengayunkan tangan, seolah-olah menggiring wartawan untuk pergi. Dia lalu bergegas masuk ke mobil dinasnya.

RIYAN NOFITRA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Otorita IKN Bisa Terbitkan Obligasi dan Sukuk Tahun Depan

11 hari lalu

Kepala Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023. Rapat tersebut membicarakan pendahuluan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) serta pembentukan panitia kerja (Panja). TEMPO/M Taufan Rengganis
Otorita IKN Bisa Terbitkan Obligasi dan Sukuk Tahun Depan

Otorita IKN akan bisa menerbitkan surat utang alias obligasi dan sertifikat kepemilikan aset atau sukuk pada tahun depan. Apa sebabnya?


Pemda Wajib Berikan Bendera Merah Putih Bagi Warga Tidak Mampu, Begini Bunyi Pasalnya

56 hari lalu

Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan (tengah) memberikan bendera merah putih kepada pedagang di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa 1 Agustus 2023. Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan gerakan membagikan bendera putih kepada warga serentak di 40 Kecamatan dan menghimbau warga untuk memasang bendera tersebut mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2023. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Pemda Wajib Berikan Bendera Merah Putih Bagi Warga Tidak Mampu, Begini Bunyi Pasalnya

Mengibarkan bendera merah putih di depan rumah saat perayaan HUT Kemerdekaan RI hukumnya wajib. Bagaimana jika warga tak mampu membelinya?


Kemendikbud Bantah 'Cuci Tangan' dalam Kisruh PPDB 2023, Irjen: Tugas Kementerian Awasi Pemda

14 Juli 2023

Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Chatarina Muliana Girsang dalam webinar di Jakarta, Kamis 10 September 2020. ANTARA/Indriani
Kemendikbud Bantah 'Cuci Tangan' dalam Kisruh PPDB 2023, Irjen: Tugas Kementerian Awasi Pemda

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membantah Kementeriannya disebut lepas tangan dalam kekisruhan PPDB 2023.


PPDB Penuh Kecurangan, Ini Tiga Hal yang Perlu Dilakukan Pemda Menurut YGB

11 Juli 2023

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
PPDB Penuh Kecurangan, Ini Tiga Hal yang Perlu Dilakukan Pemda Menurut YGB

Ketua Yayasan Guru Belajar (YGB) Bukik Setiawan usulkan tiga hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah usai pelaksanaan PPDB yang sarat kecurangan.


Rakornas Bapemperda 2023, Kemendagri Singgung Ada Pemerintah Daerah Bikin Perda Tinggal Copy Paste

6 Juli 2023

DPRD Kep. Bangka Belitung. dprd-babelprov.go.id
Rakornas Bapemperda 2023, Kemendagri Singgung Ada Pemerintah Daerah Bikin Perda Tinggal Copy Paste

Ditjen Otda Kemendagri menyinggung masih ditemukannya pemerintah daerah yang membuat Perda dari menyalin daerah lain atau copy paste.


Pemerintah Pusat Ambil Alih Perbaikan Jalan di Lampung Dihujani Kritik, PUPR: Ini Keadaan Extra Ordinary

24 Mei 2023

Rombongan mobil Presiden Joko Widodo atau Jokowi melintasi jalanan rusak saat kunjungan kerja di Jalan Terusan Ryacudu, Lampung Selatan, Lampung, Jumat, 5 Mei 2023.  Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pemerintah Pusat Ambil Alih Perbaikan Jalan di Lampung Dihujani Kritik, PUPR: Ini Keadaan Extra Ordinary

Kementerian PUPR buka suara soal kritik terhadap kebijakan ambil alih perbaikan jalan di Lampung oleh pemerintah pusat.


Pemerintah Pusat Berwenang Tetapkan Norma Dalam RUU Kekhususan Jakarta, Ini Kata Sekda DKI

22 Mei 2023

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono usai menghadiri kampanye Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi Roadshow Bus Antikorupsi 2023 pada kegiatan Car Free Day (CFD) di Bundaran HI, Ahad, 7 Mei 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Pemerintah Pusat Berwenang Tetapkan Norma Dalam RUU Kekhususan Jakarta, Ini Kata Sekda DKI

Sekda DKI beri penjelasan soal kewenangan pemerintah pusat yang diatur dalam RUU Kekhususan Jakarta.


Sampah Menumpuk di Berbagai TPS Kota Bandung Dinilai Kesalahan Pemda

2 Mei 2023

Relawan dari River Cleanup Indonesia membersihkan sampah yang menumpuk di Sungai Ciganitri, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu 15 Maret 2023. Relawan River Cleanup Indonesia berinisiatif untuk membersihkan sampah plastik di Sungai Ciganitri yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Kota Bandung dalam penanganan sampah termasuk mengurangi volume sampah ke TPA Sarimukti yang telah melebihi kapasitas. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Sampah Menumpuk di Berbagai TPS Kota Bandung Dinilai Kesalahan Pemda

Kebijakan pengelolaan sampah pemerintah daerah dinilai tidak jelas.


Pendaftaran Kurikulum Merdeka 2023-2024 Diperpanjang sampai 14 April 2023, Ini Alasannya

1 April 2023

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Pendaftaran Kurikulum Merdeka 2023-2024 Diperpanjang sampai 14 April 2023, Ini Alasannya

Kemendikbudristek memperpanjang masa pendaftaran Kurikulum Merdeka Tahun Ajaran 2023/2024 sampai 14 April 2023. Apa alasannya?


Mendagri Tito Instruksikan Pemda Perbanyak Bansos dari Tunai hingga Sembako selama Ramadan

27 Maret 2023

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat membuka acara Integrated Technology Event (ITE) 2022 di Hall A Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (5/10/2022).
Mendagri Tito Instruksikan Pemda Perbanyak Bansos dari Tunai hingga Sembako selama Ramadan

Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memperbanyak pemberian bantuan sosial atau bansos selama Ramadan.