Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Capres PKS Tak Termasuk Pesaing Berat Jokowi  

image-gnews
Jokowi didampingi Wakil Gubernur Banten Rano Karno,  Walikota Tangerang Arief R Wismansyah (kiri), dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar (kedua kiri), memberi penjelasan kepada masyarakat, saat meninjau Bendung Pasar Baru Cisadane (Pintu Air 10) di Tangerang, Banten, (25/1). ANTARA/Ismar Patrizki
Jokowi didampingi Wakil Gubernur Banten Rano Karno, Walikota Tangerang Arief R Wismansyah (kiri), dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar (kedua kiri), memberi penjelasan kepada masyarakat, saat meninjau Bendung Pasar Baru Cisadane (Pintu Air 10) di Tangerang, Banten, (25/1). ANTARA/Ismar Patrizki
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga calon presiden yang diputuskan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera tidak termasuk pesaing berat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Hasil survei yang dilakukan Political (Polcom) Communication Institute menyebutkan ketiga tokoh partai Islam itu berada di posisi terakhir sepuluh besar tokoh pesaing Jokowi.

"Hidayat Nur Wahid dipilih 3,2 persen responden, Anis Matta 2,2 persen, kemudian Ahmad Heryawan 2,1 persen," ujar Heri Budianto, Direktur Polcom Institute, saat memaparkan hasil survei Polcom di Hotel Kartika Chandra, Ahad, 2 Februari 2014. (Lihat: Ini 10 Tokoh Pesaing Berat Jokowi)

Hasil surveinya dilakukan dengan dua metode. Pertama, melalui riset content analysis untuk menjaring nama pemimpin nasional yang diwacanakan di media massa sebagai calon presiden. Kedua, nama-nama yang muncul dari hasil riset metode pertama, kata dia, kemudian di bawa ke publik untuk dinilai melalui wawancara langsung. Sebanyak 1.200 responden memberi tanggapannya kepada Polcom selama 2-25 Januari 2014. "Margin of error-nya kurang lebih 3,1 persen, kepercayaan 95 persen."

Nama ketiga tokoh PKS itu jauh di bawah pengusaha Hary Tanoe yang menempati posisi ketiga dengan tingkat keterpilihan 10,8 persen. Begitu juga dengan Puan Maharani yang berada di posisi kelima dengan tingkat keterpilihan 9,6 persen. "Hary dianggap tokoh fresh dan berhasil memimpin usaha dan Puan dinilai mampu meneruskan ideologi Sukarno," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketiga pimpinan PKS hanya disejajarkan dengan tokoh yang juga masuk 10 besar pesaing Jokowi dari kalangan nonpartai, seperti Duta Besar Amerika Serikat Dino Patti Djalal. "Dino dipilih 2,1 persen, Rizal Ramli 1,1 persen, serta Rhoma Irama 1,3 persen." (Simak gebrakan #Jokowi di #Bursa Capres 2014)

TRI SUHARMAN


Baca juga:
Komen PKS Soal Capres Jawa dan Non-Jawa Jadi Penentu
Jokowi Maju, 8 Partai Tergusur
Jokowi Pikat Pemilih Partai Islam
Popularitas Jokowi Selamatkan PDIP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

3 jam lalu

Detik-detik ledakan api menguar di area kerja PT Kalimantan Ferro Industri atau KFI, di Desa Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kerta Negara, Kalimantan Timur, pada Jumat malam, 17 Mei 2024, sekitar 23.40 WITA. Sumber: Istimewa
Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.


Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

11 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) dan President of the World Water Council, Loic Fauchon (kiri) menandatangani prasasti dalam acara Balinese Water Purification Ceremony rangkaian World Water Forum ke-10 2024 di Kura-Kura Bali, Denpasar, Bali, Sabtu 18 Mei 2024. ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum/Aprillio Akbar
Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.


Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

12 jam lalu

Dewan Penasehat IM57+ Institute Novel Baswedan memberikan keterangan usai menyerahkan laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.


Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

13 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.


Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

14 jam lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.


Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.


Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

16 jam lalu

Immanuel Ebenezer alias Noel mengunjungi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Februari 2023. TEMPO
Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas


Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

20 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) menyampaikan pidato sambutannya saat meresmikan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Lembar,  Kecamatan Lembar, Lombok Barat, NTB, Kamis 2 Amei 2024.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.


9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

21 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.


Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

22 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.