Penambahan Aparat Intelejen di Aceh Masih Digodok

TEMPO Interaktif, Jakarta:Penanggung Jawab Kegiatan Operasional (PJKO) Operasi Pemulihan Keamanan Nangroe Aceh Darussalam Haryadi Soetanto mengatakan, permintaan penambahan jumlah intelijen di Aceh Masih di godok di Bogor, Jawa Barat. Tidak seperti yang disampaikan bahwa mintanya 750 kemudian diberikan semua, ujar Haryadi dalam jumpa pers tentang Penjelasan Terhadap Evaluasi Bulanan Selama Darurat Sipil di kantor Menkopolhukam, Jakarta, Jumat (24/12).Tampak hadir Sekretaris Menkopolhukam Joko Sumaryono, Ketua Desk Aceh Demak Lubis, Penanggung Jawab Kebijakan Operasional (PJKO) Perekonomian Dipo Alam. Hadir pula PJKO Penegakan Hukum Didi Widayadi, dan PJKO Kemanusiaan DR.Riswan.Sebelumnya, Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan (Koopslihkam) TNI Mayjen TNI Endang Suwarya, memandang perlu penambahan satgas intelejen di provinsi ini. Tentu saja permintaannya tidak semua dipenuhi, kata HaryadiDia juga mengaku belum mengetahui waktu pemberangkatan tambahan intelejen ini. Dia menambahkan, dasar penambahan ini didasarkan data 18 Desember lalu yang menunjukkan masih ada sekitar 1748 orang anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan 720 pucuk senjata selain wilayah Aceh yang cukup luas. Mabes TNI berketetapan hati untuk mereduksi agar kekuatan ini sampai pada titik tidak membahayakan NKRI dan masyarakat Aceh, katanya.Kendati demikian, kata dia, kekuatan intelejen yang akan dikirim tidak hanya untuk penyelidikan, melainkan juga mempengaruhi simpatisan GAM agar mau menyerah. Oleh karenanya, mereka dibekali 12 perwira ahli psikologi.Usai pertemuan, PJKO Perekonomian Dipo Alam mengatakan, dana darurat sipil sangat terkait dengan anggaran tahun ini. Pada tahun 2004, kata dia, terdapat 122 proyek dari pusat di luar proyek yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Aceh. Totalnya Rp. 1,1 trilyun. Saat ini, sedang dilakukan pemantauan terhadap proyek-proyek tersebut. Pemantauan, kata Alam, dilakukan untuk mengetahui tingkat penyerapan dana yang potensial hangus sekaligus kemungkinan adanya penyimpangan. Namun, lanjutnya, selama ini terdapat 17 proyek besar yang serapannya lambat. Dari total dana 17 proyek sebesar Rp 262 miliar baru Rp 67 miliar yang telah diserap. Sehingga, masih ada Rp 195 miliar yang masih belum terserap. Diantara proyek tersebut adalah pembangunan kawasan Sabang.Alam mengaku, pihaknya terus berusaha untuk dapat melaksanakan secara optimal. Ini yang sedang kami coba agar tetap bisa dilaksanakan. Tujuannya bisa menyerap tenaga kerja, katanya. Dia menambahkan, pihaknya juga sedang membahas masalah ini dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kami harapkan ada jalan keluar, sehingga tidak hangus, ungkapnya.Saat ini, kata Alam, yang paling penting mengupayakan perbaikan pembenahan manajemen anggaran di Aceh. Tujuannya, agar pimpinan proyek dan kepala dinas di sana tidak membuat laporan fiktif dengan mengatakan bahwa seluruh kegiatannya dapat terlaksana. (ewo raswa)