Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penilaian Produktivitas Buruh Dinilai Politis

Editor

Pruwanto

image-gnews
Ribuan Buruh pabrik bersiap keluar ke jalan untuk memblokir Jalan Raya Bogor, Depok (31/10). Mereka menuntut kenaikan gaji buruh nasional. Tempo/Ilham Tirta
Ribuan Buruh pabrik bersiap keluar ke jalan untuk memblokir Jalan Raya Bogor, Depok (31/10). Mereka menuntut kenaikan gaji buruh nasional. Tempo/Ilham Tirta
Iklan

TEMPO.CO, Pekalongan - Presidium Aliansi Serikat Pekerja Pantura Barat, Damirin, menilai penilaian produktivitas buruh pada 2014 adalah sebagai upaya pemerintah dan pengusaha untuk menekan upah buruh. “Itu hanya permainan politik,” kata Damirin kepada Tempo, Ahad, 3 November 2013.

Wacana penilaian produktivitas buruh itu berbarengan dengan permintaan buruh agar jaminan kesehatan, sosial, dan jaminan hari tua bagi buruh diberlakukan mulai tahun depan. Aliansi mengaku belum terlalu mempermasalahkan penilaian produktivitas buruh itu karena masih sebatas wacana.

Damirin menganggap, Aliansi masih menunggu instruksi dari Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional Jawa Tengah sebelum mogok kerja nasional. Ahad sore, Pengurus Serikat Pekerja Nasional Jawa Tengah baru membahas sikap mengenai besaran upah minimum kabupaten/kota 2014.

Menurut Damirin, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah semestinya menetapkan formulasi penghitungan UMK pada Senin, 4 November 2013. “Sebab, Senin pekan lalu, Gubernur Ganjar Pranowo memberi batas waktu satu pekan bagi Dewan Pengupahan,” ujarnya.

Formula penghitungan besaran upah buruh digodog Dewan Pengupahan karena selama ini tidak ada patokan khusus untuk menetapkan nilai UMK. Sebab, ada perbedaan persepsi antara pengusaha dan buruh dalam menghitung kebutuhan hidup layak (KHL).

Kalangan pengusaha menentukan besaran KHL dengan rata-rata dari hasil survei selama satu tahun. Sedangkan kalangan buruh menggunakan hasil survei dalam bulan terakhir sebelum pembahasan UMK. Formula yang dihasilkan Dewan Pengupahan akan menjadi acuan bagi Gubernur untuk menentukan besaran UMK.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bupati Pekalongan Amat Antono mengaku telah menggunakan hak prerogatifnya untuk menentukan nilai UMK yang direkomendasikan ke Gubernur. “Yang jelas, lebih tinggi dari (UMK) Kabupaten Batang, lebih rendah dari (UMK) Kota Pekalongan,” kata Amat. Hak prerogatif ditempuh Amat karena pembahasan UMK antara pengusaha dan buruh tidak mencapai kesepakatan.

DINDA LEO LISTY

Topik Terhangat
Roy Suryo Marah di Pesawat | Suap Bea Cukai | Buruh Mogok Nasional | Suap Akil Mochtar| Adiguna Sutowo |

Berita Terpopuler:
Terungkap, Ratu Atut Kerap Belanja Keliling Dunia
Soal Belanja Mewah Ratu Atut, Ini Kata Keluarga
Heboh Video Polisi Mabuk di Panggung Dangdut
Masa Remaja Heru dan Sahabat yang Menangkapnya
Hobi Belanja, Gaji Atut Tahun 2012 Rp 262 Juta  
15 Teman Heru di Bea Cukai Juga Berekening Gendut

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kemnaker Apresiasi KSBSI Perjuangkan Nasib Pekerja

25 April 2022

Direktur Jenderal PHI dan JAMSOS Kemnaker, Indah Anggoro Putri
Kemnaker Apresiasi KSBSI Perjuangkan Nasib Pekerja

KSBSI tidak selalu pro dengan pemerintah, tapi juga sering mengkritik.


Bupati Langkat Diduga Lakukan Praktik Perbudakan

24 Januari 2022

Kerangkeng para pekerja sawit ditempatkan di kediaman Bupati Langkat, Sumatera Utara. Migrant Care melaporkan dugaan perbudakan ini ke Komnas HAM, Senin, 24 Januari 202. Foto: Mirza Bagaskara
Bupati Langkat Diduga Lakukan Praktik Perbudakan

Setidaknya ada tujuh buah dugaan perbudakan yang dilakukan oleh Terbit kepada pekerja yang menggarap kebun sawit miliknya.


Tokoh Buruh Muchtar Pakpahan Wafat: Melawan Soeharto hingga Bikin Partai

22 Maret 2021

Muchtar Pakpahan. TEMPO/Nurdiansah
Tokoh Buruh Muchtar Pakpahan Wafat: Melawan Soeharto hingga Bikin Partai

Tokoh buruh Muchtar Pakpahan meninggal pada Ahad malam, 21 Maret 2021 di Rumah Sakit Siloam, Semanggi, Jakarta Pusat.


Deddy Mizwar Didukung Serikat Buruh di Pilkada Jawa Barat

6 Juni 2018

Calon gubernur-wagub Jawa Barat Deddy Mizwar danDedi Mulyadi. ANTARA
Deddy Mizwar Didukung Serikat Buruh di Pilkada Jawa Barat

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia memberi dukungan kepada Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi dalam pilkada Jawa Barat 2018.


Polisi Siapkan 8.500 Personel di Aksi Buruh di Depan Istana Besok

6 Oktober 2017

Ilustrasi demo/unjuk rasa. Toulousestreet.com
Polisi Siapkan 8.500 Personel di Aksi Buruh di Depan Istana Besok

Kepolisian Daerah Metro Jaya menyiapkan 8.500 personel mengamankan aksi buruh yang diadakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, besok.


Agustus 2017, Upah Buruh Tani Naik

15 September 2017

Ketua Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto (tengah) menyampaikan rilis pertumbuhan ekonomi kuartal III 2016 di Kantor Pusat BPS, Jakarta, 7 November 2016. Tempo/Fajar Pebrianto
Agustus 2017, Upah Buruh Tani Naik

BPS mencatat upah nominal harian buruh tani nasional pada Agustus 2017 mengalami kenaikan.


Buruh Menolak Rencana Penurunan PTKP

24 Juli 2017

Said Iqbal, Presiden KPSI dan FSPMI. Tempo/Jati Mahatmaji
Buruh Menolak Rencana Penurunan PTKP

Rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dianggap membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.


Juni 2017 Upah Buruh Harian Tani Meningkat Tipis 0,26 Persen

17 Juli 2017

Ratusan buruh yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Balaikota Malang, 1 November 2016. Mereka menuntut pemerintah mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang penentuan upah minimum yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Juni 2017 Upah Buruh Harian Tani Meningkat Tipis 0,26 Persen

BPS mencatat upah nominal harian buruh tani nasional pada Juni
2017 meningkat sebesar 0,26 persen.


KSPI Bantah Said Iqbal Bangun Rumah Mewah dari Iuran Buruh  

5 Mei 2017

Said Iqbal, Presiden KPSI dan FSPMI. Tempo/Jati Mahatmaji
KSPI Bantah Said Iqbal Bangun Rumah Mewah dari Iuran Buruh  

Juru bicara KSPI menjelaskan ihwal isu rumah mewah yang menghantam Said Iqbal, Ketua KSPI.


Peringatan May Day, Buruh Indonesia Usung Tema HOSJATUM

30 April 2017

Ribuan buruh mengepung Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, saat unjuk rasa mengawal penentuan besaran upah oleh pemerintah provinsi, 21 November 2016. Buruh se-Jawa Barat tersebut meminta Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan untuk mengabaikan PP No 78 tentang pengupahan yang dianggap tidak pro pada buruh. TEMPO/Prima Mulia
Peringatan May Day, Buruh Indonesia Usung Tema HOSJATUM

Said mengkritik sistem outsourcing sebgaai bentuk perbudakan modern.