TEMPO.CO, Surakarta - Pemerintah Surakarta mencanangkan menjadi kota layak anak pada 2015. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Surakarta, Anung Indro Susanto, mengatakan salah satu indikator layak anak berarti tidak ada lagi anak jalanan pada 2015.
"Kami menargetkan Surakarta bebas anak jalanan pada 2015 seiring kota layak anak," katanya kepada wartawan di sela deklarasi kelurahan layak anak di Taman Cerdas, Kelurahan Gandekan, Jebres, Surakarta, Ahad, 27 Oktober 2013.
Dia mengakui masih cukup banyak anak-anak berkeliaran di jalanan protokol. Namun perlu pendataan lebih lanjut untuk memastikan apakah anak jalanan tersebut benar-benar warga Surakarta atau dari luar daerah.
"Kalau memang warga Surakarta, akan kami bina," ujarnya. Misalnya, mereka yang putus sekolah akan dikembalikan ke sekolah dan dibiayai dari program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta. Dia menilai cara paling ampuh mengatasi anak jalanan adalah mengembalikannya ke sekolah.
Sedangkan jika anak jalanan tersebut berada di jalanan karena faktor ekonomi, dia mengatakan akan menggandeng instansi terkait untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, mengajak dinas sosial untuk fasilitasi pelatihan atau keterampilan. Bisa juga bekerja sama dengan dinas koperasi dan usaha kecil menengah.
"Kami berharap anak jalanan mau lapor ke kelurahan sesuai domisili. Tentunya mereka tidak ingin selamanya ada di jalanan," katanya.
Jika anak jalanan berasal dari daerah lain, dia akan berkoordinasi dengan daerah asal untuk memulangkannya.
Salah satu cara mempercepat mengatasi masalah anak jalanan yaitu membuat setiap kelurahan di Surakarta layak anak. Dengan demikian, anak-anak akan mendapat pemenuhan kebutuhan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan partisipasi. "Sehingga anak-anak tidak perlu memikirkan kebutuhan dasarnya," ucapnya.
Saat ini sudah ada dua kelurahan layak anak, yaitu di Gandekan, Jebres, dan Banjarsari. Dia menargetkan tahun ini setidaknya di tiap kecamatan ada satu kelurahan layak anak.
Ketua Kelompok Kerja Kelurahan Layak Anak Gandekan, Budi Baskoro, mengaku berani mendeklarasikan kelurahan layak anak karena secara intens melakukan sosialisasi dan kegiatan untuk anak-anak. "Misalnya jambore anak, penyuluhan narkoba, sosialisasi kesehatan, dan forum untuk partisipasi anak-anak," katanya. Di Gandekan, ada sekitar 1.000 anak sejak tingkat pendidikan anak usia dini hingga di bawah usia 18 tahun.
Pasca-deklarasi, dia akan mendata siswa putus sekolah dan diupayakan mendapat bantuan pendidikan. Begitu juga yang belum mendapat pelayanan kesehatan dasar akan dimasukkan program kesehatan masyarakat Surakarta.
UKKY PRIMARTANTYO
