Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini 11 Proyek Yang Dilaporkan Nazaruddin ke KPK

image-gnews
Terpidana kasus suap Wisma Atlit, Muhammad Nazaruddin dan istrinya Neneng Sri Wahyuni, terdakwa kasus suap PLTS,  sebelum persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, (29/11). TEMPO/Seto Wardhana
Terpidana kasus suap Wisma Atlit, Muhammad Nazaruddin dan istrinya Neneng Sri Wahyuni, terdakwa kasus suap PLTS, sebelum persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, (29/11). TEMPO/Seto Wardhana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Elza Syarief, pengacara Muhammad Nazaruddin, mendaftar kasus yang telah dan akan dibongkar kliennya di Komisi Pemberantasan Korupsi. Setidaknya sudah ada 11 kasus dalam daftar, mulai dari kasus di Kementerian Pendidikan Nasional--kini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan--hingga proyek Pusat Olah Raga Hambalang.
Sebelumnya, usai diperiksa kemarin, Nazaruddin menyebut ada beberapa proyek yang sudah ia buka ke penyidik KPK. Di antaranya proyek E-KTP hingga, itu tadi, Hambalang (baca juga: Nazaruddin Janji Ungkap Kasus yang Lebih Besar).
Berikut daftar 11 proyek yang dibongkar Nazar:

1. Proyek di Kementerian Pendidikan.
"Masalah pemberian uang, siapa, nilai, mark up, segala rupa itu sudah dijelaskan," kata Elza tadi malam, Rabu, 31 Juli 2013.

2. Proyek MA 60 Merpati senilai US$ 100 juta.
Proyek ini melibatkan pimpinan DPR, Badan Anggaran, dan pejabat eksekutif di lingkungan pemerintahan. "Di mana di situ proyek rekayasa untuk bagi-bagi uang tahun 2010," kata Elza.

3. Proyek E-KTP.
Nilainya Rp 5,8 Triliun dengan mark up 4-5 persen. "Juga bagi-bagi uang pada DPR RI dan menteri-menteri terkait. Saya enggak mau sebut namanya, tapi dalam BAP yang ada di tangan saya, itu sudah detail disebut siapa-siapa," kata Elza.

4. Proyek gedung Pajak.
Nilai Rp 2,7 Triliun, direkayasa oleh Badan Anggaran DPR dan Dirjen Pajak periode tahun 2007-2008-2009.

5. Proyek PLTU Kalimantan Timur.
Dimenangi oleh PT Adhi Karya, JO Cina, periode tahun 2010-2011, nilainya Rp 2,3 Triliun.

6. Proyek PLTU Riau.
Dimenangi oleh JO Cina, nilai proyeknya Rp 1,3 Triliun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

7. Proyek Diklat MK.
Nilai Rp 196 Miliar melalu penunjukan langsung. "Dan itu juga ada pertemuan-pertemuan, klien saya Nazaruddin ikut serta," kata Elza.

8. Proyek gedung MK.
Nilai Rp 300 Miliar yang juga penunjukan langsung pada PP. "Fee diserahkan juga kepada Komisi III, feenya senilai 7 persen," kata Elza lagi.

9. Proyek Refeneri Unit RU Cilacap.
Nilai proyek U$ 937 Juta. Pemenangnya Adhi Karya, JO. "Feenya ada dan orang-orangnya ada yang menerima," kata Elza.

10. Proyek simulator.

11. Proyek Hambalang.
Yang berkaitan dengan Wisma Atlet, di mana waktu itu Wisma Atlet itu meledak. "Uang yang sudah dibagi-bagikan kan sudah masuk kantong masing-masing, sehingga untuk menutup Wisma Atlit (menutup perkara yang katanya untuk ke KPK, hingga untuk bayar lawyer segala rupa), pakai proyeknya Peralatan Olahraga Hambalang senilai Rp 79 Miliar, padahal gedungnya belum jadi," kata Elza.
FEBRIANA FIRDAUS

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

2 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

3 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

3 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

3 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.