Stasiun TV Harus Beri Slot pada Semua Partai

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • H Tohari. TEMPO/Seto Wardhana.

    H Tohari. TEMPO/Seto Wardhana.

    TEMPO.CO , Jakarta:Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Hajrianto W Tohari menyatakan semua stasiun televisi seharusnya memberikan slot yang adil kepada semua partai politik. Dia menyatakan, sudah ada regulasi mengenai bagaimana kampanye partai politik di televisi.

    "Yang penting sekarang aturan Komisi Penyiaran Indonesia ditegakkan," kata Hajrianto di kompleks parlemen, Senayan, Selasa, 7 Mei 2013. Wakil Ketua MPR ini menuturkan, slot acara di televisi tidak boleh didominasi oleh satu partai politik tertentu. Apalagi, kata dia, dominasi itu disebabkan karena pimpinan partai politik menjadi pemilik media.

    Dia menyatakan, Golkar tidak memiliki stasiun televisi. Menurut, yang memiliki stasiun televisi adalah salah satu perusahaan yang dimiliki Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Selama ini kegiatan Golkar yang disiarkan TV One selalu didasarkan pada hubungan profesional. Setiap acara, kata dia, Golkar membayar jika memakai saluran televisi ini. "Kami membayar, bukan gratisan dan ini dari perspektif Golkar tidak masalah," ujarnya.

    Dia menyatakan sudah ada mengenai bagaimana regulasi penyiaran. Dia menyatakan, setiap televisi memiliki kategori masing-masing, termasuk slot untuk berita bagaimana porsi dan persentasenya. Hajrianto menuturkan, setiap televisi tidak sama porsinya. "Dan ini menjadi tugas KPI menegakkan aturan," ujarnya.

    Dia mengingatkan, frekuensi yang dipakai oleh stasiun televisi merupakan milik publik. Pendelegasian dan pengawasan frekuensi ini dilakukan oleh KPI. Karena itu, kata dia, frekeunsi ini seharusnya digunakan untuk kepentingan publik dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.

    WAYAN AGUS PURNOMO

    Topik Terhangat:
    Pemilu Malaysia
    | Harga BBM | Susno Duadji | Ustad Jefry | Caleg


    Berita Terpopuler

    Ini Daftar Suami-Istri, Anak-Menantu Caleg 
    Susno Diberi Waktu Sebulan Bayar Rp 4,2 Miliar
    KPK Sita Tiga Mobil Mewah Luthfi Hasan



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.