Gubernur Aceh Janji Selesaikan Cepat Soal Bendera  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tokoh perdamaian Aceh Jusuf Kalla (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan didampingi Gubernur Aceh Zaini Abdullah (kanan) dan Pemangku Wali Nanggroe Abdul Malik Mahmud seusai menggelar pertemuan tertutup membahas polemik lambang dan bendera Aceh di Jakarta, Sabtu (13/4). ANTARA

    Tokoh perdamaian Aceh Jusuf Kalla (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan didampingi Gubernur Aceh Zaini Abdullah (kanan) dan Pemangku Wali Nanggroe Abdul Malik Mahmud seusai menggelar pertemuan tertutup membahas polemik lambang dan bendera Aceh di Jakarta, Sabtu (13/4). ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengklaim akan menyelesaikan persoalan qanun (peraturan daerah) lambang dan bendera dalam waktu singkat. Menurut dia, persoalan lambang dan bendera yang serupa kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka adalah masalah kecil dibandingkan konflik panjang selama 30 tahun di Aceh.

    "Kami ingin damai, kami ingin damai," kata Zaini saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin, 15 April 2013. Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat, katanya, akan segera menemukan solusi dari perbedaan pendapat tentang qanun tersebut. Proses penyelesaiannya, menurut dia, sedang dalam diskusi dan pertemuan-pertemuan.

    Zaini didampingi staf khususnya dan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh bertemu dengan Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto, hari ini. Pertemuan ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada 13 April lalu.

    "Pertemuannya konstruktif, tidak destruktif. Kami mencoba untuk mencari solusi yang terbaik. Kami datang ke sini bukan untuk adu jotos," kata Zaini. Tapi, ia tidak dapat memaparkan progres yang cukup jelas dari pertemuan dengan Djoko. Menurut dia, masih diperlukan beberapa pertemuan lagi untuk dapat semakin menemukan solusi dari sejumlah perbedaan pendapat di antara keduanya.

    "Kami punya kesamaan pandangan, terutama untuk colling down, dan tidak terlalu melihat hal yang jadi antagonis masing-masing. Ini belum akhir. Kami akan lakukan lagi pertemuan lainnya. Kami akan cari waktu yang tepat," kata dia.

    Qanun bendera dan lambang adalah produk hukum yang ditopang dan disetujui masyarakat Aceh. Dalam prosesnya, qanun ini diklaim berdasarkan aklamasi tidak hanya oleh Partai Aceh, tetapi juga disuarakan oleh partai nasional lainnya. Atas dasar ini, pemerintah Aceh mengklaim tidak mudah untuk mengubah keputusan yang didasarkan persetujuan publik. "Ada Partai Golkar, Partai Demokrat, dan partai lainnya ikut aklamasi," kata Zaini.

    FRANSISCO ROSARIANS



    Topik Terhangat:
    Serangan Penjara Sleman | Harta Djoko Susilo | Nasib Anas

    Berita Populer:
    TKW Ini Ditipu dan Dirampok Teman Facebook
    Polisi Buru Suami Pembakar Istri di Bogor

    Dipergoki, Pencuri Motor Tembak Pekerja Salon

    Pekerja Bangunan Temukan Proyektil Mortir



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.