Anas Urbaningrum Harus Hadapi Secara Hukum  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahfud MD. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Mahfud MD. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Mahfud Md., menegaskan bahwa Anas Urbaningrum harus menghadapi kasus yang membelitnya sebagai kasus hukum. Ihwal adanya penilaian bahwa kasus proyek Hambalang adalah kasus politik, KAHMI justru akan membantu bekas Ketua Umum Partai Demokrat itu agar kasus hukumnya tidak dipolitisasi.

    Mahfud menegaskan, KAHMI melihat hal ini merupakan persoalan pribadi Anas Urbaningrum sebagai orang Partai Demokrat. “Dan bukan pribadi Anas sebagai Presidium KAHMI,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi itu kepada Tempo kemarin.

    Meskipun begitu, KAHMI punya lembaga hukum yang ia persilakan membantu Anas. “Tetapi saya tekankan kepada mereka, jangan membantu korupsi. Beri bantuan untuk diluruskan hukumnya. Kalau ditemukan (bukti korupsi), harus bersikap temuan KPK benar.”

    Mahfud meluruskan pemberitaan di Tempo.co yang mempersepsikan pernyataannya bahwa kasus Anas adalah peristiwa politik. Sejak awal, menurut Mahfud, dia melihat kasus Anas sebagai peristiwa hukum. Dia berpendapat Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangani kasus ini tidak boleh tunduk kepada yang pro ataupun yang anti-Anas. “KPK harus profesional.”

    Mengenai kunjungannya ke rumah Anas, Sabtu lalu (sehari setelah penetapan Anas sebagai tersangka), menurut Mahfud, hal itu merupakan silaturahmi biasa sebagai sesama kader HMI.

    Dia menuturkan, penetapan Anas sebagai tersangka muncul saat adanya dua isu. Pertama, surat perintah penyidikan yang bocor, yang lalu dikaitkan dengan rumor rekayasa dari Istana dan KPK. Kedua, isu partai politik yang korup. Ihwal adanya penilaian bahwa Anas harus dihukum karena menjadi bagian dari partai yang korup, menurut Mahfud, adalah peristiwa politik. ”Tapi kasus Anas ini adalah peristiwa hukum,” katanya.

    Mahfud menegaskan, ada atau tidak ada kebocoran surat perintah penyidikan (sprindik) KPK, Anas akan tetap jadi tersangka. “Karena Hambalang korupsi besar yang sudah menjadi fakta hukum dan administrasi,” kata dia (lihat infografik).

    Anggota Presidium KAHMI, Viva Yoga Mauladi, menyatakan, KAHMI akan menyiapkan tim bantuan hukum bagi Anas. Namun KAHMI tidak akan mencampuri proses hukumnya. “Benar atau salahnya Anas, kami serahkan kepada hukum. KAHMI tidak akan ikut campur sama sekali.”

    Bambang Soesatyo, yang juga Presidium KAHMI, mempersilakan KPK mengusut kasus Anas. ”Sebagai teman dan sesama alumni HMI, kami hanya memberi dukungan moril pada Anas,” ujarnya kemarin.

    NUR ALFIYAH | SUBKHAN | IRA GUSLINA SUFA | SUKMA

    Baca juga
    Tak Mau Ganti Anas, Djoko Suyanto Ingin Fokus

    Anas Minta Amir Ungkap Gebrak Meja SBY di Cikeas

    Indonesia Tampung Sementara Pengungsi Rohingnya

    Amien Rais: Poros Tengah Akan Digagas



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman dan Nyaman Liburan Lebaran Idul Fitri 1442 H

    Ada sejumlah protokol kesehatan yang sebaiknya Anda terapkan kala libur lebaran 2021. Termasuk saat Salat Idul Fitri 1442H