Iklan
TEMPO Interaktif, Bogor: Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang beberapa penyalahgunaan keuangan dan kelemahan dalam sistem informasi akuntansi pada Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan, Kota Bogor, sebaiknya ditindaklanjuti Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Hal tersebut diungkapkan Muhammad Mihradi, Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Senin (12/7). "Temuan BPK merupakan sebuah temuan yang bisa dipertangungjawabkan dan perlu ditindaklanjuti hingga penyelidikan. Kasus ini sangat menarik diperdebatkan di kalangan akademisi," ungkap Mihradi.Bahkan Mirahdi mengatakan, temuan BPK yang dituangkan dalam Management Letter tentang beberapa kelemahan sistem akuntansi dan adanya dugaan penyimpangan sejumlah dana, sangat mungkin dijadikan diskusi khusus membedah temuan BPK. Melalui diskusi ini diharapkan masyarakat mengetahui secara jelas apakah benar di perusahaan milik Pemerintah Kota Bogor terjadi penyalahgunaan keuangan dana atau.tidak. "Dalam diskusi itu, baiknya semua pihak terkait bisa datang, dari BPK, PDAM, akademisi, dan masyarakat," kata Mirahdi.Sementara itu, Laskar Ampera Arief Rachman Hakim (LA-ARH) Angkatan 66 Kota Bogor mendesak agar Kejaksaan Negeri Bogor mengusut tuntas kasus ini. Laskar juga meminta Wali Kota Bogor, Diani Boediarto segera mengambil alih pengelolaan PDAM selama penyelidikan berlangsung. "Kami sudah membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Deddy S. Hamdan selaku Ketua Badan Pengawas PDAM Kota Bogor perihal temuan BPK itu. Kami juga mengirim surat kepada kepolisian, wali kota Bogor, Kejari Bogor, dan seluruh LSM se-Kota Bogor sudah kami tembusi surat tersebut," papar Faisal Bismar, Wakil Ketua LA-ARH.Menurutnya, ia sangat prihatin setelah mengetahui informasi adanya dugaan penyalahgunaan dana dari berbagai media cetak. Karena ketika sebagian besar masyarakat Kota Bogor mengeluh kekurangan air bersih ternyata disisi lainnya ditemukannya indikasi penyelewengan, pemborosan keuangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat PDAM Kota Bogor. "Terus terang saya kecewa kenapa informasi ini tidak langsung ditindaklanjuti Kejari Kota Bogor, padahal kasus ini sudah diketahui masyarakat umum, saya heran institusi hukum seperti Kejari masih belum bergerak untuk segera mengusut kasusnya," jelas Faisal.Sayangnya ketika dimintai korfimasi Tempo news Room tentang sejauh mana upaya hukum yang akan dilakukan berkaitan dengan temuan BPK, Ketua Kejaksaan Negeri Kota Bogor K. Rere, sedang tidak ada ditempat. Arya, staf Kejari, mengatakan Kajari sedang ke Jakarta.Seorang nara sumber di lingkungan Kejari Koita Bogor mengungkapkan kesangsiannya terhadap penyelesaian dugaan kasus penyimpangan anggaran senilai milyaran rupiah PDAM Kota Bogor bisa diselesaikan. Sumber yang enggan disebutkan jatidirinya mengatakan adanya beberapa pertimbangan mempengaruhi proses upaya hukum yang akan dilakukan Kejari Kota Bogor sehingga diperkirakan penyelidikan terhadap kasus tersebut akan dilakukan setengah hati."Faktor yang memberatkan, menurut saya adanya kedekatan seorang jaksa dengan Direktur Utama PDAM Helmi Soetikno, waktu itu jaksa tersebut dilibatkan dalam anggota tim sukses ketika Helmi mencalonkan diri dalam bursa pemilihan Wali Kota Bogor. Ada juga anak seorang pejabat di Kejari yang kini bekerja di PDAM Kota Bogor," tutur sumber tersebut.Menurutnya, saat kasus belum muncul ke permukaan, dalam waktu yang hampir bersamaan dengan tim audit BPK, tim Kejari sudah melakukan penyelidikan. Hal itu dilakukan setelah ada perintah dari Kejaksaan Tinggi untuk menyelidiki kasus dugaan penyimpangan anggaran PDAM Kota Bogor setelah mendapat laporan dari LSM dan alim ulama Kota Bogor. Kedua elemen masyarakat Bogor pada waktu itu melaporkan adanya dugaan penyimpangan di tubuh PDAM. Tetapi hasil penyelidikan oleh Kejari dilaporkan tidak ditemukan adanya penyimpangan anggaran. Tapi setelah adanya laporan pemeriksaan dari BPK, Kejaksaan belum bergerak sama sekali "Seandainya saya dipercaya melakukan penyelidikan itu, saya punya target dalam waktu 4 bulan saja kasus itu bisa diteruskan ke pengadilan," kata sang sumber.Deffan Purnama - Tempo News Room
Iklan
