NU Banyuwangi Minta Pemerintah Bubarkan FPI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gerakan Anti Kekerasan Indonesia Tanpa FPI melakukan aksi menolak FPI di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (14/2). TEMPO/Amston Probel

    Gerakan Anti Kekerasan Indonesia Tanpa FPI melakukan aksi menolak FPI di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (14/2). TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Banyuwangi - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Banyuwangi mendesak pemerintah RI segera membekukan Front Pembela Islam (FPI). Untuk hal tersebut NU Banyuwangi telah berkirim surat ke Kementerian Dalam Negeri dan Bupati Banyuwangi pada 2010 lalu.

    "Sayang, aspirasi NU itu tidak direspons oleh pemerintah," kata Wakil Ketua PCNU Banyuwangi, Ali Makki Zaini, kepada wartawan, Rabu, 15 Februari 2012. Padahal, kata dia, aktivitas FPI telah meresahkan masyarakat karena sering melakukan kekerasan.

    Ali Makki menuturkan cara dakwah FPI selama ini bertentangan dengan prinsip Islam. "Dalam melakukan kebaikan tidak boleh dengan cara kekerasan karena kekerasan justru akan melahirkan kekerasan baru," katanya.

    NU Banyuwangi telah mensosialisasikan kepada seluruh kader NU supaya mewaspadai dan tidak bergabung ke dalam ormas yang dipimpin Rizieq Shihab itu.

    Pada pertengahan 2010 lalu sejumlah aktivis FPI Banyuwangi membubarkan dan mengusir Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjahyaning dan anggota Komisi IX Rieke Dyah Pitaloka saat menggelar acara sosialisasi di rumah makan Pakis Ruyung, Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka menuding Ribka Tjahyaning mengumpulkan eks anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

    Ketua FPI Banyuwangi, Aman Faturachman, menyatakan penolakan bila pemerintah membekukan FPI. Menurut dia, peristiwa di Kalimantan Tengah seharusnya tidak digeneralisasi untuk membubarkan FPI secara nasional.

    "Di Kalimantan Tengah FPI justru jadi korban. Lalu kenapa sekarang muncul desakan membubarkan FPI? Ini bagaimana," kata Aman saat dihubungi wartawan.

    Menurut dia, FPI Banyuwangi tidak akan terprovokasi untuk membuat aksi tandingan, melainkan menyerahkan proses selanjutnya kepada pemerintah dan aparat keamanan. Sebab, FPI tetap memiliki kesempatan yang sama untuk berorganisasi di Indonesia.

    FPI Banyuwangi didirikan pada 2004 dan sempat dibekukan oleh pengurus FPI pusat pada 2010 lalu. Setelah lima bulan dibekukan, FPI Banyuwangi kembali dibentuk pada Desember 2010.

    IKA NINGTYAS

    Berita lain:
    Dilaporkan FPI, Gubernur Kalteng Mesam-mesem

    Rentetan Aksi FPI dari Masa ke Masa

    Menghimpun Aksi Tanpa FPI Lewat Jejaring Sosial

    DPR: FPI Jangan Paksakan Kehendak

    Mega: FPI Seharusnya Bersikap Sopan

    Anti FPI, Melawan Kekerasan dengan Aksi Damai

    Pangdam Brawijaya Minta TNI Waspadai Gerakan FPI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.