TEMPO Interaktif, Jakarta - Selain dukungan politikus "Geng Century," Abraham Samad terpilih karena kurang solidnya Partai Demokrat menggalang dukungan. Dalam voting di Komisi Hukum DPR, Jumat 2 Desember 2011, Abraham menang dengan suara telak. Dia menggeser posisi Busyro Muqoddas sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
Busyro juga ternyata tak didukung Partai Demokrat secara bulat. Dalam pertemuan Kamis malam di kantor Sekretariat Gabungan di Jalan Diponegoro 43 Menteng, Jakarta Pusat, Benny Kabur Harman dan Syarif Hassan berdebat keras.
Semua ketua fraksi di DPR hadir, kecuali dari PKS. Ada Marwan Ja’far (Partai Kebangkitan Bangsa), Tjatur Sapto Edi dan Andi Anzhar Cakra Wijaya (Partai Amanat Nasional), Azis Syamsuddin (Golkar), Muhamad Arwani Thomafi (Partai Persatuan Pembangunan), serta Abu Bakar (Partai Keadilan Sejahtera). Selain Syarif, Sekretaris Sekretariat Gabungan koalisi, Demokrat, juga mengirim Saan Mustopa dan Jafar Hafsah.
Benny usul agar Ketua KPK kembali dijabat Busyro. Syarif menolak karena, "Masak kementerian saya disebut korup." Dua hari sebelumnya, KPK memang mengumumkan peringkat korupsi lembaga-lembaga pemerintah. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah yang dipimpin Syarif termasuk salah satunya.
Syarif ingin Yunus Hussein, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang jadi Ketua KPK. Perdebatan dua politikus Demokrat ini membuat peserta rapat lain kesal. "Sudahlah, Demokrat selesaikan dulu, kami keluar," kata seorang ketua fraksi. Rapat pun diskors.
Benny menolak menanggapi pertemuan dan perdebatan itu. Sementara Syarif Hassan mengatakan tak pernah memaksakan peserta rapat memilih Yunus. "Saya juga tak menolak Busyro," katanya, Jumat pekan lalu. Rapat malam itu akhirnya tak membawa hasil.
TOMI ARYANTO, PRAMONO