TEMPO Interaktif, Surabaya - Dalam setahun jatah pulsa Wali Kota Surabaya yang dibebankan pada keuangan negara ternyata mencapai Rp 1,1 miliar. Angka itu setidaknya terlihat jelas dalam nomenklatur belanja rumah tangga kepala dan wakil kepala daerah bernomor 5.2.2.03.01 poin ponsel VIP kepala daerah yang ada dalam RAPBD 2012.
Dalam nomenklatur itu disebut anggaran pembelian pulsa Wali Kota Surabaya terbagi dua, yaitu pembelian voucher fisik Rp 100 ribu sebanyak 300 buah dengan nilai Rp 30 juta, ditambah beban perkiraan pembayaran pulsa pascabayar sebesar Rp 1,080 miliar, sehingga kalau ditotal dalam setahun Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membutuhkan pulsa sebesar Rp 1,1 miliar.
Tak hanya untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota Bambang DH juga mendapatkan jatah pulsa yang cukup tinggi. Betapa tidak, dalam nomenklatur itu disebut jika jatah Wakil Wali Kota berupa voucher Rp 100 ribu sebanyak 180 buah sehingga total Rp 18 juta, ditambah tagihan pascabayar sebesar Rp 595 juta.
"Saya baru kemarin buka-buka dan menemukan usulan pulsa VIP yang jumlahnya menurut saya sangat tinggi," kata anggota Komisi Keuangan DPRD Surabaya Rusli Yusuf, Rabu siang, 23 November 2011.
Politikus dari Demokrat ini menilai anggaran pembelian pulsa bagi kepala daerah itu sangat tidak tepat. Apalagi alasan yang dikemukakan dalam nomenklatur tersebut adalah untuk menunjang komunikasi dengan rakyat. "Faktanya mana pernah kita dengar Bu Wali Kota mengontak warganya. Kalaupun pernah kan tidak tiap hari, masak anggarannya sebesar itu," tutur dia.
Baca Juga:
Hal yang sama diungkapkan Wakil Ketua DPRD dari PKB Musyafak Rouf. Mantan Ketua DPRD periode lalu ini mengatakan anggaran pulsa bagi kepala daerah juga tidak jelas. "Harusnya diperinci, HP yang diberi pulsa itu yang nomornya berapa," kata Musyafak.
Apalagi, selama menjabat Wali Kota, Musyafak menilai komunikasi melalui HP yang dilakukan Wali Kota sangatlah buruk. Bahkan dirinya yang menjabat Wakil Ketua DPRD pun mengaku tak pernah bisa menghubungi Wali Kota. "Saya catat dua nomornya, tapi semuanya tidak aktif. Terus, yang dibelikan pulsa hingga miliaran itu HP yang mana?" tanya dia lagi.
Karena itu dalam pembahasan RAPBD ini Musyafak menjanjikan akan mengkritisi dan kalau perlu menolak anggaran pulsa kepala daerah itu.
Sementara itu, tak hanya dapat jatah pulsa, dalam RAPBD yang saat ini dalam proses pembahasan di DPRD itu juga ditemukan usulan pergantian mobil baru untuk Wali Kota berupa Mitsubishi New Pajero Sport.
Bukan hanya Wali Kota, usulan mobil baru New Pajero Sport ini juga untuk Ketua DPRD, Kapolrestabes, Kepala Kejaksaan Negeri, serta Ketua Pengadilan Negeri.
Mobil baru ini terbaca masuk ke dalam Bagian Perlengkapan Pemerintah Kota di dalam nomenklatur usulan sarana prasarana bernomor 7.3.2.05.03 dengan harga satu unit mobil sebesar Rp 376 juta, sehingga jika dikalikan lima mobil maka totalnya adalah Rp 1,880 miliar plus pajak 10 persen sehingga totalnya menjadi Rp 2,068 miliar.
Terpisah, Ketua Komisi Pembangunan DPRD Surabaya, Sachiroel Alim Anwar, mengatakan dalam RAPBD 2012 ini juga ada hal yang janggal, yaitu mengenai usulan pengadaan seragam PNS yang anggarannya mencapai Rp 9,591 miliar. "Padahal tahun lalu hanya Rp 6 miliar, masak hanya setahun harga pakaian sudah naik Rp 3 miliar," kata dia.
Kepala Bagian Perlengkapan Pemerintah Surabaya, Noer Oemarijati, membenarkan usulan tersebut. "Tapi semua masih usulan, tergantung sepenuhnya di Dewan," kata dia.
Mengenai pembelian pulsa, dia mengaku merupakan hal yang wajar. Dengan mobilitas yang tinggi tentunya hanya komunikasi lewat teleponlah yang bisa diandalkan untuk mengkomunikasikan seluruh program Wali Kota, baik itu kepada rakyat maupun jajaran birokrasi di bawahnya.
"Kan tidak mungkin semuanya ketemu fisik, Bu Wali (Kota) biasanya suka telepon ke dinas-dinas dan itu kan butuh pulsa," tambah dia. Sementara mengenai usulan mobil, maupun pembelian seragam PNS, dengan alasan tak mau menjadi polemik dia tak mau memberikan komentar.
FATKHURROHMAN TAUFIQ
