TEMPO Interaktif, Jakarta - Mabes Polri kembali memeriksa Wakil Menteri Pendidikan Fasli Djalal terkait kasus pengadaan sarana dan prasarana di Ditjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.
Kepada Tempo yang menemuinya sebelum pemeriksaan, Fasli mengatakan pemeriksaan hari ini, Rabu, 28 September 2011 adalah lanjutan pemeriksaan sebelumnya. "Materi yang disodorkan penyidik masih soal tugas pokok, fungsi direktorat jenderal, dan sejumlah surat keputusan," katanya.
Penyidik juga menanyakan hubungan antarstruktur kelembagaan serta mengkonfirmasi sejumlah nama staf di Kementerian Pendidikan Nasional. Begitupun dengan tata cara penganggaran serta perencanaan kerja pemerintah hingga ke tingkat DPR.
Proyek pengadaan sarana dan prasarana di Ditjen PMTK pada tahun 2007 diduga beraroma korupsi. Proyek dengan nilai Rp 142 miliar itu diduga melibatkan perusahaan milik mantan Bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.
Fasli mengakui kasus itu mencakup puluhan provinsi. Itu karena program tersebut didistribusikan untuk semua lembaga peningkatan mutu dan tenaga kependidikan serta pusat pengembangan dan pemberdayaan.
Namun sayang, Fasli mengaku belum mengetahui total nilai proyek tersebut. Sebab, kata dia, proyek itu diproses dalam masa peralihan saat ia menjabat Dirjen PMTK ke Dirjen Pendidikan Tinggi. "Biar nanti Bareskrim yang menjelaskan," katanya.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam, menjelaskan pemeriksaan kali ini digelar dalam kapasitas Fasli sebagai saksi. Sayangnya, ia belum mengetahui materi pemeriksaan yang diajukan penyidik hari ini.
RIKY FERDIANTO
