Renovasi Sekolah Rusak Butuh Rp 12 Triliun  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tempo/Tony Hartawan

    Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Pendidikan Nasional akan merenovasi 101 ribu ruang kelas sekolah yang rusak pada 2012. Untuk itu kementerian mengalokasikan dana yang tak sedikit. "Itu sekitar Rp 12 Triliun,"kata Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh di Istana Negara, Jakarta, Sabtu 13 Agustus 2011.

    Menurut Nuh, pihaknya akan menerapkan pola yang berbeda dari sebelumnya terkait mekanisme pembangunan atau renovasi sekolah. Renovasi terutama pada ruangan yang rusak berat harus lebih terukur dan dilakukan secara serentak pada ratusan kelas itu.

    "Dengan desain baru, pendekatan dan kualitas baru. Kalau selama ini pake tipe C, paling tidak ini harus pake tipe B agar tahannya lebih lama sehingga kita tidak bolak-balik, renovasi, rehabilitasi. Kita rombak yang rusak berat itu dengan style baru, ada ruang kelas, ada ruang guru, perpustakaan, laboratorium,"ujarnya.

    Untuk menghemat anggaran, lanjut dia, pemerintah akan bekerjasama dengan TNI. Selain tenaga TNI gratis, banyak juga anggota yang merupakan ahli sipil sehingga keuntungan tidak dinikmati oleh kontraktor proyek pembangunan itu. "Dengan TNI kan tenaga gratis, nggak pake keuntungan. Duitnya bisa beli laptop atau komputer,"kata dia.

    Nuh berharap anggaran ini segera dimasukkan dalam penyusunan APBN 2012 agar instruksi presiden (inpres) untuk menjalankan rencana ini bisa segera keluar.
    "Sehingga sebelum 2012 sudah keluar inpres.Tapi saya ini belum bisa memastikan, harus dikonsultasikan dulu wong ini yang menginstruksikan presiden, belum tentu presiden mengikuti cara yang saya sampaikan. Mungkin dia punya pandangan lain tapi kok rasa-rasanya positif,"kata mantan rektor Institut Teknologi Surabaya (ITS) ini.

    MUNAWWAROH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.