TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi X DPR yang membidangi masalah pendidikan, kebudayaan, dan pemuda akan memanggil Menteri Pendidikan Nasional terkait kasus sontekan massal di SD Negeri Gadel II, Surabaya, Jawa Timur. "Ya, insya Allah. Karena banyak hal yang harus dilakukan Kementerian Pendidikan khususnya dalam pembangunan karakter," ujar anggota Komisi X dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Raihan Iskandar, melalui pesan singkat kepada wartawan, Kamis 16 Juni 2011.
Kasus sontekan massal ini diungkap Siami. Ia adalah ibunda Alifah Ahmad Maulana, siswa SD Negeri Gadel II Surabaya. Ia mendapatkan kesaksian dari anaknya sendiri bahwa sejumlah guru di SD tersebut memerintahkannya untuk menyebarkan kunci jawaban ujian nasional. Siami pun mengadukan kesaksian anaknya ini kepada Walikota Surabaya. Namun, Siami malah mendapatkan intimidasi dari masyarakat Gadel. Ia diusir dari rumahnya dan dimusuhi masyarakat.
Menurut Raihan, kasus ini merupakan bukti kegagalan pendidikan nasional dalam membangun karakter tunas bangsa. "Pendidikan karakter lebih cenderung dijadikan slogan tanpa langkah serius menyelesaikan masalah," ujarnya. Ia juga mengatakan selama ini peraturan pendidikan soal evaluasi mengalami ketidakjelasan. "Contohnya di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan evaluasi hasil pendidikan itu oleh pendidik atau guru, sementara di aturan turunannya PP 19 tentang Sisdiknas dievaluasi oleh negara," tuturnya. Padahal, evaluasi pendidikan ini memakan anggaran sekitar Rp 500 miliar tiap tahunnya.
Ketidakjelasan ini, menurut Raihan, menjadi pemicu terjadinya keresahan oleh para pendidik. "Selama ini mereka yang mendidik, tapi evaluasinya diintervensi pemerintah," tuturnya. Keresahan itulah yang menurutnya menyebabkan para pendidik melakukan langkah-langkah curang dalam meloloskan anak didiknya. Ia pun mengaku sempat menemukan indikasi kecurangan ini di daerah pemilihannya. "Kami temukan saat reses kemarin," ujar anggota DPR dari Aceh ini.
Mengenai pembahasan hal ini dengan Menteri Pendidikan, ia mengatakan akan dilakukan dalam rapat dengar pendapat terdekat. "Pekan depan," tuturnya.
FEBRIYAN