TEMPO Interaktif, Jakarta - Bekas Deputi Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Purwopranjono atau lebih dikenal dengan nama Muchdi PR secara mengejutkan terpilih menjadi Ketua Harian Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua periode 2011 - 2016.
Muchdi didukung 22 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai PPP se-Papua ditambah satu DPW ini, menyisihkan H. Ridwan yang tidak mendapat dukungan suara serta tiga suara lainnya abstain. Pemilihan itu berlangsung dalam musyawarah Wilayah selama sehari di Wisma Asrama Haji Kotaraja Jayapura.
Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah DPW PPP Papua, H. R. Reba Dwiseno Pontoh dan H. Aang Sontani bersama Wakil Ketua DPW PPP terpilih Herry Tousa didampingi Sekretaris Salim, di Jayapura, Rabu mengatakan, sesuai tata tertib dan AD/ART partai, terpilihnya Muchdi sama sekali tidak menyalahi aturan.
"Tidak tertutup kemungkinan, siapapun orangnya, jika sesuai maka dia dibenarkan untuk menjadi ketua PPP," kata Dwiseno Pontoh.
Dia mengakui, dengan terpilihnya Muchdi PR sebagai ketua harian, dirinya merasa kaget karena yang bersangkutan disaat injury time pelaksanaan Muswil yang dibuka Menteri Agama dari kader PPP Suryadarma Ali, baru mencalonkan diri sebagai ketua DPW.
Menurut dia, wilayah Papua bagi Muchdi bukanlah hal baru, karena yang bersangkutan pernah tinggal selama 10 tahun di Papua. Untuk itu dengan terpilihnya Muchdi diharapkan dapat membawa angin segar buat partai berlambang Ka'bah di Papua.
Sementara Wakil Ketua DPW PPP terpilih Herry Tousa mengatakan, dari basis wilayah PPP di Papua diantaranya Kota/Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Biak, Nabire, Yapen, Waropen, Mimika dan Wamena, ternyata hanya Kabupaten Jayapura, Sarmi, Biak, Supiori, Intan Jaya, Deiyai, Lani Jaya dan Yapen, PPP memperoleh kursi saat pemilihan legislatif lalu. Sedangkan di tingkat provinsi tidak mendapat satu kursi pun.
Untuk itu, ujarnya, dirinya sangat berharap pengurus yang baru dilantik ini bisa mendongkrak dan mengembalikan citra PPP di Papua minimal 2,5 persen suara harus mereka dapat di Papua dari 29 DPC termasuk daerah pemekaran di Papua.
"Untuk Papua minimal kita harus dapat dua kursi legislatif di DPR Papua. Sedangkan di DPR RI kami harus dapat 1000 suara," katanya.
Menanggapi hal itu, tegasnya, delapan tim di setiap wilayah DPC akan digerakkan untuk mendapat 50 persen suara pada setiap kabupaten/kecamatan.
Sebelumnya dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP se-Propinsi Papua itu sempat diwarnai aksi walk out (WO) sembilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari Kabupaten Jayapura, Mamberamo raya, Mamberamo Tengah, Nabire, Yapen, Waropen dan Mimika.
Aksi WO itu dilakukan karena mereka menuding Ketua DPW yang lama Dwiseno Pontoh, telah bermain mata dengan salah satu kandidat calon gubernur Papua.
Menurut sembilan DPW ini, belum ada rapat koordinasi partai untuk menentukan kandidat gubernur Papua yang bakal diusung partai. Akibatnya sembilan DPC tidak menggunakan hak suaranya dalam muswil yang dihadiri empat anggota DPP PPP pusat yakni Rusdi Hanafi, Edi Sophihara, Somali Abdul Malik dan Imron.
Diketahui Muchdi PR adalah orang kepercayaan Prabowo Subianto dan salah satu pendiri Partai Gerindra serta pengurus inti DPP Partai Gerindra. Namun mantan Dandim Wamena dan Kasrem Korem 173/Biak ini sepertinya sudah merasa tidak sepaham dengan para anggota parpol dan memilih angkat kaki dari Gerindra. Muchdi juga merupakan mantan kepala BIN dan Danjen Kopassus.
WDA | ANT
